Breaking News:

Ingin Seluruh Tanah di Sumsel Bersertifikat, Herman Deru Inisiasi Biaya Sertifikat Ditanggung APBD

"Wilayahnya nanti ditentukan, yang jelas ini untuk rakyat, di tahun 2021 harus udah berjalan bagi yang tidak tercover prona,”

humas pemprov sumsel
Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Sumsel, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel Jum’at (18/9) Siang. 

SRIPOKU.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana untuk menganggarkan bantuan untuk biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak tercover oleh Program Nasional Agraria (Prona) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 mendatang.

“Tekad saya ingin Sumsel ini tidak bersisa lagi tanah tidak bersertifkat, dianggarkan pada APBD 2021.

Wilayahnya nanti ditentukan, yang jelas ini untuk rakyat, di tahun 2021 harus udah berjalan bagi yang tidak tercover prona,” terangnya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Sumsel, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel Jum’at (18/9/2020) siang.

Distributor Semen Baturaja Laporkan Oknum Aiptu di Ogan Ilir Gelapkan 1,7 Miliar, Pidana dan Profesi

Menurutnya, masyarakat provinsi Sumsel sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi, namun kerap kali terkendala pada persoalan biaya.

Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, untuk mendapatkan legalitas baik tanah yang mereka tempati.

“Lakukan pendekatan masyarakat agar kita tahu kronologinya, Dengan bersinergi kita dapat membantu mempercepat program nasional.

Karena itulah, Pemprov Sumsel berinisiasi agar biaya yang masih dibebankan kepada pemohon itu bisa dicover APBD,” tuturnya.

Kondisi Cewek Berhijab yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana di Hutan Pinus, Korban Pemerkosaan Teman

Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Drs. Pelopor, M.Eng. Sc mengaku bangga Pemerintah Provinsi Sumsel menaruh perhatian penuh, dimana menawarkan anggaran dari Pemprov untuk kabupaten/ kota agar mempercepat sertifikasi tanah.

“Bangga Pak Gubernur Sumsel mensupport penuh khusus untuk program percepatan sertifikasi tanah, ini selaras dengan program kementerian agraria dan pertanahan RI Insya Allah sebelum 2024 seluruh bidang tanah di RI bisa bersertifikat.

Terkait penyelesaian masalah dan konflik ini memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program yang harus kita kerjakan,“ tuturnya.

Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19 dan Isolasi Mandiri, KPU Terapkan Kebijakan WFH Lima Hari

Dikatakannya BPN Kanwil Sumsel akan menyegerakan apa yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.

“Kita akan selesaikan dalam rangka program satu peta menjadi bagian dari itu, Dan kami punya pengalaman untuk menyelesaikan itu insha Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat semua hak-hak dalam skala besar segera dapat kita migrasikan datanya dari peta analog ke peta yang sifatnya digital dengan begitu kita bisa menyelesaikan segera,” tambahnya.

Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved