Dari Nopember 2018 hingga September 2020 Dana PKH Warga Martapura OKU Timur Ini Diambil Oknum

SRIPOKU.COM, MARTAPURA -- Dua orang warga Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumsel, mengeluhkan nasib mereka.

Pasalnya, mereka diminta mundur sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), karena dianggap mampu.

Mirisnya, saat dicek uang bantuan dari Pusat tersebut masih mengalir.

Menurut salah seorang KPM tersebut berinisial M, awalnya ia mendapat bantuan PKH sebesar Rp500 ribu per bulan dari 7 Februari 2018 hingga 12 November 2018.

Namun, bantuan tersebut hanya mereka terima selama 8 bulan saja. Dimana bulan pertama dan kedua mereka menerima Rp500 ribu, bulan ketujuh Rp266 ribu dan kedelapan Rp250 ribu.

Setelah yang kedelapan kali, mereka diminta mundur dengan alasan mereka sudah dianggap tidak masuk lagi kategori penerima. Meski berat hati, mereka masih menerima lantaran mereka juga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa beras 10 kilo dan telur, per bulan.

• Herman Deru Ajak Warga Macan Kumbang Patuhi Pergub No 37 Tahun 2020 tetang Protokol Kesehatan

• Berdayakan Perempuan Dorong Ekonomi Warga, PLN Bina Kampung KB Sriwijaya dengan Budidaya Hidroponik

• Di Tengah Keramaian, Pria OKU Timur Ini Tembak Kaki Seorang Pemilik Motor, Warga tak Berani Mendekat

"Kami penasaran, kenapa sudah dinyatakan mundur tapi bukti tabungan belum diambil. Kami akhirnya menanyakan ke pihak Bank, dan mereka mengatakan kalau bantuan yang kami dapat masih berjalan seperti biasa, bahkan masih berjalan hingga 6 September 2020," ujarnya Jumat (16/9/2020).

Sebelumnya saat awal pencairan, penerima bersama Pendamping PKH langsung mencairkan di bank bersama-sama. Lama kelamaan, Pendamping PKH meminjam kartu ATM dan PIN, dengan dalih untuk mencairkan BPNT.

"Karena kami kurang tau, jadi setiap meminjam ya kami kasih karena alasan tadi. Setelah kami cek, rupanya bantuan masih jalan tapi uangnya kami ga ada," terangnya.

Ia berharap agar hak mereka dapat dikembalikan, mengingat mereka juga membutuhkan keuangan. Apalagi kondisi tengah sulit, mereka butuh biaya untuk anaknya yang masih bersekolah.

"Kami minta kepada instansi terkait agar ini menjadi perhatian. Sebab jika dibiarkan, akan ada lagi yang mungkin bernasib sama seperti kami," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur Juwariyah mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui jika ada oknum yang diduga melakukan hal tersebut. Pihaknya akan segera memanggil elemen terkait untuk memastikan kebenarannya.

"Kita akan tindak lanjuti hal ini, karena tidak ada yang laporan. Yang jelas akan kita cek kebenarannya," jelasnya. (mg5)