Tekan Risiko Covid-19 DKI Ingin Berlakukan Kembali PSBB Total, Jabodetabek Slow-Response

SRIPOKU.COM – Jumat (11/9) siang, kembali mencatatkan angka pertambahan  tertinggi pasien positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 yakni mencapai  angka 3.737 orang. Ini merupakan angka pertambahan tertinggi dalam rentang waktu 24 jam.

Sehari s ebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di ibukota. Pemberlakuan kembali PSBB, dilakukan pelonggaran.

PSBB total di ibukota Negara ini diberlakukan efektif Senin tanggal 14 September. Namun sebelum kebijakan untuk mencegah percepatan penyebaran Covid-19 ini, sejumlah pihak meminta Gubernur DKI berkoordinasi dengan pemerintah  pusat.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan rencana memberlakukan PSBB harus diperjelas.  Usai rapat koordinasi dengan Gubernur DKI, Bima Arya menganggap pemberlakuan PSBB total itu seperti apa.

"Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi," kata Bima Aria, Kamis malam.

Rapat koordinasi itu belum mengambil keputusan, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota seperti  Bogor, Depok, Bekasi (Jawa Barat), serta  Tangerang (Banten), harus mengikuti  langkah serupa.

Menurut Bima, para kepala daerah se-Jabodetabek, sepakat meminta Gubernur DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total tersebut.

Rapat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, dan bupati dan walikota Jabodetabek itu, dilanjutkan hari Senin (14/9) mendatang.

Bima mengatakan, Kota Bogor tidak akan mengikuti kebijakan PSBB Total seperti DKI.  Sebab, langkah itu dinilai tak efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Bogor, diterapkan Pembatasan Sosial Berskala  Mikro dan Komunitas (PSBMK),  seperti  diterapkan di Kota Bogor saat ini.

Menurut Bima, penerapan PSBB  total akan terkait anggaran. Ia pesimis pemerintah pusat memiliki anggaran yang cukup, apabila sejumlah daerah, terutama se-Jabodetabek menerapkan PSBB Total.

Anies mengumumkan rencana PSBB total pada Rabu lalu. PSBB secara total merupaka respons atas perkembangan kasus Covid-19 di Jakarta, baik kasus positif Covid-19 dan kematian mengalami lonjakan.

Rencana Gubernur DKI ini memeroleh respon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut bahwa rencana ini telah merontokkan indeks harga saham gabungan (IHSG).  Pengumuman menimbulkan reaksi negatif sehingga harga indeks anjlok ke level 4.900-an.

Sebagai informasi, IHSG merosot tajam pada perdagangan pagi ini selepas pasar dibuka. Indeks rontok di kisaran 3,7 persenan berselang 15 menit pembukaan.  Pada pukul 10:36 WIB, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan membekukan sementara perdagangan .

Namun pakar Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan menilai, pelonggaran PSBB menunjukkan adanya penambahan kasus.

Pergerakan penduduk berkorelasi terhadap tingginya penambahan kasus positif Covid-19. Jika mobilitas penduduk tinggi di suatu waktu, jumlah kasus Covid-19 semakin banyak pada waktu tersebut.