Breaking News:

Siap-Siap, Pemerintah Akan Lakukan Pemecatan 1,6 Juta PNS, Ini Kriterianya PNS Yang Terancam

Selain tidak melakukan penerimaan CPNS selama dua tahun ke depan, pemerintah berencana akan melakukan pemecatan 1,6 juta ASN yang dinilai

ISTIMEWA
Ilustrasi 

SRIPOKU.COM -- Selain tidak melakukan penerimaan CPNS selama dua tahun ke depan, pemerintah  berencana akan melakukan pemecatan 1,6 juta ASN yang dinilai tidak produktif.

Hal itu disampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam penyampaian rapat dengar dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Sebenarnya, tindakan itu tidak asal dilakukan pemerintah.

Diberitakan Kompas.com, presiden Jokowi memang punya kuasa penuh untuk mengangkat, mutasi, hingga pecat PNS.

Wewenang itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS), yang baru saja diterbitkan beberapa bulan silam.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," bunyi Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020.

(Ilustrasi - Jokowi punya wewenang untuk pecat PNS) - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan.
(Ilustrasi - Jokowi punya wewenang untuk pecat PNS) - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

2 Warga Pagaralam Bapak dan Anak Positif Covid-19 Lakukan Isolasi Mandiri di Rumahnya di Palembang

Wahiddudin Langsung Peluk Istrinya yang Hamil Saat Jatuh dari Motor Karena Dikejar Begal Bersenpi

Makin Aktif di Kegiatan Sosial, Penampilan Veronica Tan Baru-Baru Ini Jadi Sorotan

Dalam Ayat 2 PP itu disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota.

Kewenangan presiden ini sudah ada dalam PP sebelumnya.

Namun, pada PP Nomor 17 Tahun 2020, presiden berhak menarik pendelegasian tersebut bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan tambahan ini tercantum dalam ketentuan tambahan pada Ayat 7 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dengan demikian, presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS.

Halaman
123
Editor: adi kurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved