Rapid Test Jadi Kewajiban untuk Bepergian, Ibu Tiga Anak di Palembang Ini Akui Itu Sangat Berat

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah mewajibkan setiap orang yang hendak menggunakan moda transportasi darat, laut hingga udara melampirkan dokumen hasil rapid test non reaktif.

Siti, ibu tiga putra ini sempat mengungkapkan sempat mengeluhkan mahalnya biaya rapid test sebab harus mengantar salah satu putranya ke pesantren di Jawa Timur.

Bukan tanpa alasan, saat ini biaya rapid test untuk satu orang dibanderol dengan tarif paling murah Rp 250 ribu.

• Update Kasus Virus Corona di Sumsel, Kini Berjumlah 2023 Pasca Penambahan 23 Kasus Covid-19

Dia mengatakan, jika harus mengeluarkan biaya untuk rapid test maka akan menambah pengeluaran untuk dana keberangkatan anak pertamanya untuk menuntut ilmu.

"Anak saya bersama rombongan yang berjumlah 111 orang harus carter pesawat khusus. Terasa berat ya, apalagi di masa seperti ini," kata dia, Senin (29/6/2020).

Beruntung, sebelum keberangkatan ke pondok pesantren, pihak rombongan mengajukan permohonan keringanan biaya rapid test kepada pemerintah provinsi dan diterima.

"Alhamdulillah, rombongan anak saya dapat gratis rapid test di Rumah Sehat Covid-19 Jakabaring. Kalau enggak, harus bayar tes mandiri," ujarnya.

• Jangan Dianggap Remeh! Ternyata Ini Manfaat Istirahat Bagi Tubuh, Salah Satunya Menjaga Berat badan

Awalnya, wali santri yang mengantarkan ke pesantren pun akan menggunakan moda transportasi yang sama seperti yakni pesawat.

Tetapi dengan pertimbangan harus memiliki dokumen hasil rapid test akhirnya diputuskan untuk mengantar dengan bus antar provinsi.

Menurut Siti, jika menggunakan bus tak diwajibkan menunjukkan hasil rapid test.

"Kalau ada hasil rapid test akan lebih baik tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa, tetap boleh naik." jelas Siti.