Berita Prabumulih

DPRD Prabumulih Mempertanyakan Refocusing dan Realokasi Tak Kunjung Disampaikan Pemkot

Anggota DPRD Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih agar segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran dampak Covid-19.

Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/Edison Bastari
Rapat DPRD Sumsel saat mempertanyakan pelaporan dana Refocusing dan realokasi anggaran akibat Covid-19. 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Tak kunjung disampaikannya hasil pembahasan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terkait refocusing atau realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan Covid- 19, dipertanyakan dan membuat berang sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

Anggota DPRD Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih agar segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi yang lebih dari dua minggu tak kunjung disampaikan.

"Kami meminta Pemkot menyampaikan refocusing dan realokasi anggaran disampaikan agar tahu apa saja program yang sudah dialihkan dan yang sudah ditunda karena pelaksanaan Covid-19," ungkap Feri Alwi, satu diantara anggota DPRD dalam rapat paripurna ke XVIII masa persidangan ke III di ruang rapat paripurna DPRD Kota Prabumulih, Senin (8/6/2020).

Hal yang sama disampaikan Heri Gustiawan ST yang mengatakan jika sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengungkapkan akan menyampaikan hasil refocusing dan realokasi ke dewan pada Senen sebelum PSBB sesuai hasil pertemuan namun hingga saat ini tak kunjung disampaikan.

"Jadi tidak ada kesimpulan dari pembahasan sampai saat ini, padahal sebelumnya masalah ini telah mengakibatkan dana DAK sampai ditunda karena tidak sampai 50 persen," ungkapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bahkan mengatakan pembahasan refocusing dan realokasi itu menyangkut peraturan daerah (Perda) APBD 2020 sehingga harus dibahas bersama.

"Pengesahan Perda APBD ini dilakukan oleh legeslatif dan eksekutif sehingga pembahasan refocusing serta realokasi harus serius dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prabumulih H Ahmad Palo SE menuturkan, terkait pembahasan refocusing dan realokasi anggaran sesuai ketentuan surat bersama dua menteri dan tim badan anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih telah mengundang TAPD dan menyepakati menyampaikan kembali setelah selesai pembahasan.

Merasa Bantuan Sosial Dampak Covid-19 tidak Merata, Warga Desa Kota Baru Datangi Kantor DPRD PALI

Berkat Informasi Masyarakat, Warga Rambang Dangku Muaraenim Simpan Sabu 13 Paket Ditangkap Polisi

Bahaya! Jalan Cor Beton Penghubung Kisam Ilir dan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Menggantung

"Namun sampai hari ini belum, kami minta kiranya Wakil Walikota yang hadir bersama kita agar menyampaikan hal ini. Saudara Wawako ini sudah senior di legislatif tentu beliau tau tugas dewan terkait hal ini," tuturnya.

Pada kesempatan itu juga, pria yang periode sebelumnya menjabat Ketua DPRD Prabumulih itu mengingatkan pemkot Prabumulih agar menyiapkan anggaran lebih dulu bagi bawahan seperti kelurahan, kecamatan dan desa sebelum memerintahkan kerja.

"Kita apresiasi selama PSBB ini kelurahan, desa dan kecamatan membuat posko serta bekerja ekstra. Kami ingatkan, sekali lagi kami ingatkan pemkot Prabumulih agar jangan hanya menyuruh bawahan bekerja saja tanpa menyiapkan anggaran," tegasnya.

Menanggapi pernyataan tegas para anggota DPRD Prabumulih, Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri mengaku dirinya akan segera menyampaikan apa yang disampaikan anggota legislatif dengan Walikota dan TAPD.

"Akan kita sampaikan ke walikota, ini kan menyangkut seluruh SKPD dan mungkin akan ada rapat pembahasan APBD terkait refocusing dan realokasi APBD penanganan Covid-19 karena ada pemotongan-pemotongan anggaran dari pusat yang tidak sedikit," kata Fikri.

Ditanya apakah ada batas waktu pelaporan refocusing APBD ke DPRD Prabumulih, Fikri mengatakan jika belum ada batasan waktu namun tentu ada target untuk segera melaporkannya.

"Pasti ada (target-red) tapi tanya pak Wali saja karena nanti saya sampaikan begini ternyata targetnya lain. Ini juga tergantung kalau PSBB stop dan penganggaran ada batas waktunya juga terkait apakah akan menerapkan new normal atau tidak," tegasnya. (eds)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved