Isolasi Lokal di Sumsel
BREAKING NEWS: Gubernur Sumsel Herman Deru Bolehkan Kelompok Masyarakat Adakan Isolasi Lokal
Herman Deru mengatakan kelompok masyarakat dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kecamatan boleh lakukan isolasi lokal.
Penulis: Jati Purwanti | Editor: Refly Permana
Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sumsel membuat warga diminta semakin waspada agar penyebarannya tak semakin luas.
Selain menjaga jarak (social distancing), warga Sumsel pun disinyalir mulai lakukan pembatasan akses keluar masuk di wilayah tempat tinggalnya sendiri.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kelompok masyarakat dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kecamatan boleh lakukan isolasi lokal atau isolasi lingkungan asal sesuai izin gubernur dan prosedur yang berlaku.
• Ayu Ting Ting Sakit Hati Orang yang Dianggapnya Spesial Malah Ungkit Status Jandanya saat Live di TV
"Soal lockdown, karantina, dan isolasi wilayah, semalam dengar dengan jelas dari juru bicara presiden setelah presiden keluarkan kebijakan ekonomi dan kesehatan bahwa setiap kelompok masyarakat, mulai RT, RW hingga kecamatan boleh lakukan isolasi lokal," kata Deru saat diskusi online peliputan media massa Sumsel selama pandemi Covid-19 melalui aplikasi meeting online, Rabu (1/4/2020).
Menurut Deru, isolasi lokal tersebut diperbolehkan jika di daerah (wilayah) tersebut wabahnya tidak terkendali atau membuat masyarakat merasa sangat tidak nyaman.
"Masyarakat boleh lakukan isolasi terbatas," tambah Seru.
• Download Drama Korea Memorist, Terlengkap dari Episode 1 - 8, Masa Lalu Han Sun Mi Mulai Terkuak!
Deru juga mengapresiasi upaya mandiri dari masyarakat yang telah sangat sadar lakukan tindakan antisipasi penyebaran Virus Corona lewat pengecekan atau pendataan bagi warga yang kembali dari daerah terpapar.
Sebelumnya pada Minggu (29/3/2020), Deru menyebutkan tidak bisa serta merta membuat keputusan mengenai menutup akses keluar masuk atau lockdown di wilayah Sumsel karena akan berikan dampak yang sangat besar.
"Mengenai penutupan, apalagi itu aset milik negara tentu kita harus samakan dengan program nasional. Tidak bisa kita lakukan dengan selera sendiri, tutup sendiri tanpa memikirkan dampaknya," ujarnya.
Meski belum ada penutupan, Deru memprioritaskan pengecekan baik di ASDP, bandara, dan terminal untuk tetap menjaga standar cegah Covid-19 di tempat-tempat tersebut.
"Begitu juga soal lockdown itu domain pemerintah pusat. Dan kita harus bijak melakukan tindakan karna ini multi dampak," jelasnya.