Banyak Warga Pulang Kampung ke Lubuklinggau, Walikota Perketat Akses Masuk,Kesehatan Warga Diperiksa

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Akses kedatangan penumpang dari Jakarta di Bandara Silampari Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel), akhir-akhir ini meningkat drastis bila dibandingkan dengan keberangkatan.

Banyaknya warga yang pulang kampung membuat jumlah warga yang diobservasi beresiko terpapar Covid -19 pun meningkat tajam di Lubuklinggau.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe mengaku saat ini pintu masuk menuju Kota Lubuklinggau melalui bandara dan Stasiun KAI sudah diperketat dengan pengawasan dan pemeriksaan.

• Habis Gelap Terbitlah Terang, Semua Pasien Positif Covid-19 di Malang Sembuh, Tapi Harus Lakukan Ini

• Ratu Dewa Intruksikan Camat & Lurah di Palembang, Perhatikan Warga Penghasilan Rendah Akibat Corona

"Mereka ketika tiba langsung kita lakukan pemeriksaan, semua pengawasan kita lakukan dengan pendataan oleh petugas medis dilapangan," ujarnya pada wartawan, Minggu (29/3/2020).

Wali kota yang biasa dipanggil Nanan ini, meminta semua pihak
harus manusiawi dan memikirkan juga kemanusian orang lain.

Sebab setiap warga yang pulang ke Lubuklinggau belum tentu membawa penyakit.

"Kalau kita tahan kasihan juga anak-anak rantau di Jakarta atau daerah lain yang masih sehat ( tidak terjangkit), kalau mereka bertahan bisa-bisa di sana mereka malah kena(Covid -19)," ungkapnya.

Ia mengaku tidak adanya pelarangan itu karena telah melakukan antisipasi dengan pengetatan dari bandara hingga sampai ke camat, lurah, bahkan RT untuk terlibat langsung.

"Setiap penduduk baru datang kita upload dan lurah-lurah serta RT aktif. Puskesmas kita juga sekarang sudah sangat aktif melakukan pendataan," katanya.

Lalu menanggapi masalah kemungkinan untuk melakukan lockdown.

Ia mengatakan jika melakukan lockdown harus dilakukan dengan banyak pertimbangan, salah satunya pertimbangan mendasar adalah ekonomi masyarakat.

"Kalau lockdown ekonomi akan terpuruk. Kalau karantina wilayah masih mungkin, bagaimana ekonomi masyarakat, kalau masyarakat yang punya penghasilan harian siapa yang mau membayarnya. Kalau karantina wilayah mungkin bisa, tapi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada," ungkapnya.

• PT KAI Bakal Refund atau Kembalikan Uang Tiket Penumpang, Pembatalan Bisa Dilakukan Via Online

• 41 Paket Ganja di Lahat Gagal Terjual dari Tangan 3 Pelaku, 1 Tersangka Masih Berstatus Pelajar

Menurutnya, dalam pengambilan suatu kebijakan harus ada instruksi atasan dalam hal ini adalah presiden.

Menurutnya jika melakukan sendiri tanpa ada instruksi atasan akan sangat beresiko.

"Kalau di wilayah kita terjadi apa-apa, orang lain tidak akan membantu. Jadi jangan cak-cak macak kata orang kita," paparnya.