Berita Palembang

Omset di Bawah Rp 9 Juta tak Kena Pajak, Pemkot Palembang Diminta Segera Sosialisasikan ke Pengusaha

Omset di Bawah Rp 9 Juta tak Kena Pajak, DPRD Minta Pemkot Palembang Segera Sosialisasikan ke Pengusaha

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Penandatanganan revisi perubahan pajak restoran yang disaksikan Walikota Palembang, H Harnojoyo di DPRD Kota Palembang, Selasa (10/3/2020). 

Omset di Bawah Rp 9 Juta tak Kena Pajak, DPRD Minta Pemkot Palembang Segera Sosialisasikan ke Pengusaha

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Langkah untuk adanya pengklasifikasian omset restoran yang dikenai pajak melalui revisi Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Selasa (10/3/2020).

Dalam revisi tersebut pengusaha restoran dan rumah makan yang memperoleh omset Rp 9 hingga Rp 12 juta dikenai pajak 5 persen sedangkan pengusaha beromset Rp 12 juta ke atas dikenai pajak 10 persen.

Wakil Ketua Pansus IV Hibbani mengatakan, Pembahasan bersama Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) akhirnya mendapatkan formula dalam penentuan pajak pengusaha beromset di bawah Rp 9 juta tidak terkena pajak.

Protes Pajak 10 Persen,Pedagang di Palembang Bawa Ayam Potong ke Kantor Walikota,Ancam Mogok Jualan

Pemkot Palembang Usulkan Pelaku Usaha Rumah Makan Beromset Rp 6 Juta Dikenakan Pajak

BPPD Kota Palembang Lirik Potensi Pajak Restoran di Mal, Segini Hitungan Besar Nilainya Perbulan

"Yang dikenai pajak 10 persen hanya omset Rp 12 juta per bulan. Karena ini sudah disetujui kami harap Pemkot Palembang bisa segera mensosialisasikannya ke pelaku usaha. Jangan ditunda lagi," ujarnya.

Selanjutnya, setelah ada hasil evaluasi dari gubernur, pemkot dalam hal ini BPPD diharapkan bisa menjelaskan formula ini pada pengusaha sehingga mereka dapat memahami terkait penerapan pajak restoran dan tidak menimbulkan gejolak lagi.

"Pemkot harus dapat membuat formula yang lebih baik untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak," katanya.

Di sisi lain DPRD Palembang meminta pengelolaan pajak daerah kota Palembang mempercepat pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha dengan meningkatkan transaksi digital sehingga warga berbondong-bondong ke kantor pajak untuk membayar.

"Misal dengan SMS banking dan ATM yang sudah sangat banyak Palembang dan pajak daerah cara cepat dan mudah akurasi angka yang dibayarkan jika terjamin serta diharapkan mampu mendongkrak minat masyarakat dalam membayar pajak," ujarnya.

Sementara itu Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amim, mengatakan, setelah disahkan secepatnya BPPD akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha adanya perubahan besaran pajak bagi pelaku usaha.

"Permintaan Pansus IV meningkatkan pelayanan melalui transaski digitalisasi, BPPD sendiri sudah menyiapkan perangkatnya," ujarnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved