Pesan Jimly Asshidiqie di Pilkada 2020: Terima Amplopnya, Laporkan ke Bawaslu

Pesan Jimly Asshidiqie: Terima Amplopnya, Lapor Bawaslu 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jelang penyelenggaraan Pilkada 2020 atau Pilkada Serentak 7 kabupaten di Sumsel, Ketum ICMI Prof DR Jimly Asshidiqie SH MH asli wong Sumsel yang mantan Ketua DKPP RI berpesan banyak saat menjadi tamu kehormatan Launching Kepala Daerah Pilihan Rakyat di Hotel Emilia Palembang, Jumat (24/1/2020).

"Berharap ada prakarsa dari lembaga-lembaga seperti Lintas Politika ini launching Pilkada di setiap provinsi.

Baik untuk saling mengingatkan baik kepada penyelenggara maupun calon peserta supaya bisa memastikan proses Pemilu Pilkada kita ini berintegritas dan berkualitas lebih baik dari Pilkada sebelumnya," ungkap tokoh akademisi kelahiran Palembang, 17 April 1956. 

Diakuinya Indonesia masih banyak masalah lantatan masih banyak aturan yang tidak ditaati.

Kualitas dan integritas penyelenggara masih belum baik walaupun sudah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu berkat adanya Bawaslu, DKPP. 

"Tapi tetap harus kita tingkatkan apalagi kualitas dan integritas peserta itu belum banyak mengalami perubahan karena didorong semangat bersaing secara tidak sehat," kata bapak lima anak (Robby Ferliansyah, Sheera Maulidya, Afida Nurul Fazria, Mieska Alia Farhana, dan Rafi Fakhrurrazy) buah pernikahan dengan Tutty Amalia.

Adapun cara menanggulanginya menurutnya harus ditindak dengan tegas. Kalau misalnya peserta itu curang, jangan dimenangkan. 

"Itulah sebabnya kita memerlukan Bawaslu. Baik Bawaslu maupun KLU diawasi, etikanya oleh DKPP.

Berlapis-lapis. Di seluruh dunia tidak ada seperti kita ada tiga lembaga yang terlibat dalam urusan penyelenggaraan pemilu.

Cuma Indonesia yang ada tiga lembaga," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi.

Jimly yang pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum mengakui sulit menghilangkan money politic.

Karena itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat pemilih sendiri dan semua kalangan termasuk media aktif memberitakan. 

"Sekarang kalau ada money politic, kalau dulu kita bilang terima amplopnya, jangan dipilih orangnya.