Urus Sertifikat Tanah di Palembang Gratis, tapi Warga Dimintai Uang, Begini Penjelasan BPN

Dari hasil informasi yang dihimpun Sripo, masih ada sejumlah warga dimintai biaya dari beberapa pihak dalam pengurusan sertifikat tanah.

SRIPOKU.COM / Rahmaliyah
Wakil Walikota Palembang melakukan audensi dengan BPN Kota Palembang, Jumat (24/1/2020) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sejumlah warga Kota Palembang bertanya-tanya, terkait adanya pembebanan biaya untuk pengurusan sertifikat tanah gratis, Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Dari hasil informasi yang dihimpun Sripo, masih ada sejumlah warga dimintai biaya dari beberapa pihak dalam pengurusan sertifikat tanah.

Padahal, dalam program PTSL tersebut harusnya tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Amir (50), salah seorang warga Kota Palembang mengatakan, dirinya cukup kaget saat proses pengurusan sertifikat karena ada oknum lurah, camat, dan orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta beban biaya.

"Lurah, camat sampai wong BPN juga minta biaya, alasannya untuk administrasi. Karena aku pikir ya sudah yang penting lancar dan cepat kelar jadi tetap saya kasih," ujarnya. Jumat (24/1/2020)

Meski diakuinya tak ada patokan besaran biaya yang harus dibayar, namun jika dikalkulasi pihak yang meminta biaya hanya dikisaran Rp 500 ribuan.

Tapi, dirinya enggan untuk melaporkannya ke pihak terkait.

"Dari pada bikin ribet ya sudahlah," ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda menegaskan, dalam proses Program Nasional (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sertifikat tanah gratis oleh Presiden Jokowi.

Halaman
123
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved