Berstatus Tersangka Kasus Tanah Kuburan, Johan Anuar Tetap Bisa Nyalon

Menurut ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU (KPU) nomor 8 tahun 2019, merujuk kasus yang menimpa Wakil Bupati OKU

Berstatus Tersangka Kasus Tanah Kuburan,  Johan Anuar Tetap Bisa Nyalon
SRIPOKU.COM/LENI JUWITA
Drs Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel memastikan, setiap warga yang masih berproses hukum, namun belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, masih tetap bisa mencalonkan diri (nyalon) sebagai peserta Pilkada 2020.

Menurut ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU (KPU) nomor 8 tahun 2019, merujuk kasus yang menimpa Wakil Bupati OKU Johan Anuar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel atas dugaan korupsi marck up tanah TPU.

"Jadi, kalau belum inkrah tidak masalah (tetap boleh nyalon)," kata Kelly, Kamis (9/1/2020).

Diterangkan Kelly, kejadian adanya calon kepala daerah yang berproses hukum saat pelaksanaan Pilkada, sudah banyak terjadi dibeberapa daerah sebelumnya, dan tetap kepesertaannya berjalan, termasuk proses hukumnya.

"Seperti kasus di Lampung Selatan ada calon kepala daerah, belum inkrah proses hukumnya, ikut nyalon dan terpilih juga. Tetap dilantik, tapi setelah 2 bulan menduduki jabatan, putusan hukumnya inkrah (bersalah) keluar, sehingga ia dipecat sebagai kepala daerah. Jadi sepanjang putusan belum inkrah ia bisa nyalon," jelasnya.

Kelly menambahkan, status calon kepala daerah tetap melekat, meskipun ia nanti sudah menjadi tahanan.

"Berkaca di kasus Bengkulu, pelantikannya juga di penjara, dulu. Jadi, ada hal- hal yang tidak bisa kita lakukan, jika undang- undangnya belum diubah, maka kita tidak bisa menolaknya sebagai calon," kata dia.

Sekedar informasi Wakil Bupati OKU Johan Anuar berstatus sebagai tersangka terhadap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Sumatera Selatan.

Proses penyidikan menetapkan Johan Anuar sebagai tersangka atas pristiwa dugaab tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengadaan tanah TPU Tahun Anggaran 2013 yang terjadi di Kabupaten OKU, sebagaimana Laporan poisi Nomor: LP/97.A/III/2016/Dit. Rekrimsus tanggal 24 Maret 2016 dan pada saat itu pemohon juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon.

Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved