Ahmad Yani Jalani Sidang Dakwaan

Bupati Muaraenim Non Aktif Ahmad Yani Terus Tertunduk Jalani Sidang, Ini Isi Dakwaan Jaksa KPK

Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani yang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Palembang, hanya bisa tertunduk mendengarkan dakwaan.

Bupati Muaraenim Non Aktif Ahmad Yani Terus Tertunduk Jalani Sidang, Ini Isi Dakwaan Jaksa KPK
Tribun Sumsel/Ardiansyah
Terdakwa kasus suap proyek bupati Muaraenim Non Aktif Ahmad Yani ketika akan duduk di kursi pesakitan, Kamis (26/12/2019). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani yang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Palembang Kamis (26/12/2019) hanya bisa tertunduk mendengarkan dakwaan yang dibacakan di muka persidangan. Jaksa KPK secara bergantian membacakan dakwaan terhadap Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani di muka persidangan.

Dalam dakwaan jaksa KPK, bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

BREAKING NEWS : Bupati Muaraenim Non Aktif Ahmad Yani Jalani Sidang Dakwaan, Tersangka Kasus OTT KPK

Pengangkatan itu bersama-sama dengan A Elfin LFIN Muchtar, Ilham Sudiona, Ramlan Suryadi, Aries HB di rentang waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloi Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa.

Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp 22 miliar serta dua unit kendaraan roda empat berupa satu unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan satu unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS dari terdakwa Robi.

Daud Rotasi Terpilih Jadi Ketua Pimpinan Sidang Pleno Musorprov KONI Sumsel

"Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Terdakwa selaku Bupati Muaraenim bersama-sama dengan A Elfin MZ Muchtar, Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Eries HB menerima hadiah yang diberikan agar Robi mendapatkan proyek di dinas PUPR Kabupaten Muaraenim tahun 2019.

Sebagai realiasasinya, ada komitmen fee 15 persen dari rencana pekerjaan 16 paket proyek yang terkait dengan dana aspirasi DPRD Kabupaten Muaraenim di dinas PUPR Tahun Anggaran 2019," baca JPU KPK dimuka persidangan, Kamis (26/12/2019).

Lanjut Jaksa penuntut, hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa Ahmad Yani selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Bupati Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalamPasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved