Gubernur Sumsel Desak Perusahaan Kembalikan Fungsi Hutan Lindung Kawasan Habitat Harimau Sumatera

Laporan wartawan sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meminta agar PT Supreme Energy yang sedang melakukan aktifitas produksi Geothermal di Kecamatan Semendo, untuk segera mengganti lahan seluas 200 hektar Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

Desakan tersebut bukan tanpa alasan, karena Gubernur menilai lokasi produksi Geothermal merupakan kawasan hutan yang menjadi habitat hidup Harimau Sumatera.

"Segeralah ganti lahan tersebut, jangan dihambat-hambat karena itu habitatnya harimau. Kalau tidak juga segera diganti saya datangi kantornya bila perlu," ujarnya, Selasa (17/12/2019).

Menyikapi keresahan masyarakat atas konflik antara manusia dan harimau beberapa waktu terakhir, Gubernur mengaku akan mengeluarkan maklumat larangan untuk beraktifitas di kawasan hutan lindung yang menjadi rumah bagi hewan yang terancam punah.

"Saya juga mengimbau pemerintah daerahnya, camat, lurah, kades melarang warganya beraktifitas disana. Secepatnya dalam bulan ini saya akan ke lokasi. Ini untuk upaya mengembalikan kepercayaan pengunjung khususnya untuk Kota Pagaralam yang notabennya sebagai salah satu kota destinasi wisata yang banyak diincar wisatawan untuk berlibur," ujarnya.

Menurut Gubernur, Pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu sampai mengeluarkan payung hukum lagi karena sudah jelas sanksi yang akan dikenakan di UU apabila melakukan aktifitas di kawasan hutan lindung.

"Tapi sosialisasi yang belum mewabah. Setiap makhluk hidup punya hak termasuk Harimau yang punya habitat tempat dia hidup dan berkembang biak dan kita sebagai manusia harus bisa menjaga melestarikan hewan langka itu," ujarnya.

• Kapolda Sumsel Tegaskan Kapolres Harus Bisa Jaga Kamtibmas di Wilayah Masing-Masing

• Coba Berlari, Tersangka Curanmor di Lawang Kidul Muaraenim Ini Dilumpuhkan dengan Timah Panas

• Pelecehan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Muratara

Sementara itu, Masifnya ekspansi industri pertambangan dan perkebunan di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam juga disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) diduga menjadi pemicu meningkatnya konflik antara manuasia dan harimau beberapa waktu belakangan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan Hairul Sobri mengatakan, konflik antara manusia dan harimau sumatera terjadi karena habitat hewan buas yang semakin sempit.

Ekspansi industri pertambangan, perkebunan, serta eksploitasi panas bumi di kawasan tersebut yang membuat harimau dan hewan buas lain terdesak.

“Banyak lahan konsesi tambang di Lahat itu sejak 2010 sampai sekarang masih masif. Tambang di Bengkulu, juga ekspansi kebun juga memicu terjadinya konflik antara manusia dan harimau. Kawasan tersebut merupakan bagian dari hamparan Bukit Barisan, jadi sangat berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem di sana,” ujar Hairul.

Pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk mengerem ekspansi korporasi terhadap kawasan hutan tersebut.

Karena apabila tidak dihentikan, konflik manusia dengan hewan buas akan terus terjadi bahkan intensitasnya akan semakin meningkat.

"harus ada proses pemulihan kawasan hutan seperti pengembalian fungsi kawasan hutan lindung, restorasi, penanaman ulang, dan evaluasi perusahaan perkebunan," tegasnya. (Cr26)