Berita Lahat

Warga Desa Tanjung Kurung Ilir Datang Pemkab Lahat Minta Kades Mereka Dipecat, Ini Dugaannya

Warga Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, mendatangi Pemkab Lahat, Senin (25/11).

Warga Desa Tanjung Kurung Ilir Datang Pemkab Lahat Minta Kades Mereka Dipecat, Ini Dugaannya
SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
Puluhan warga desa Tanjung Kurung Ilir saat mendatangi Pemkab Lahat, Senin (25/11/19) untuk mendesak agar Kades mereka diberhentikan karena ada indikasi penyimpangan dana desa. 

Laporan wartawan sripoku.com, Ehdi Amin

SRIPOKU.COM,LAHAT - Warga Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, mendatangi Pemkab Lahat, Senin (25/11).

Puluhan warga yang datang mengadu dan meminta penonaktifan Kades Tanjung Kurung Illir berinisial Yl. Lantaran diduga sudah melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan Anggaran Dana Desa.

Sekda Kabupaten Lahat, H Januarsyah Hambali, yang menemui pendemo mengungkapkan bahwa Pemkab Lahat meminta waktu untuk melakukan kajian baik dari surat pernyataan kades kepada masyarakat berdasarkan temuan-temuan Pada Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2018-2019 dan Bantuan Gubernur (Banggup) 2019.

"Semuanya masih butuh proses untuk mengabulkan permintaan masyarakat. Dari penjelasan beberapa instansi terkait permasalahan ini prosesnya sedang berjalan dan membutuhkan waktu sesuai atauran yang berlaku," ujar Sekda H Januarsyah Hambali didampingi Plt Kepala Dinas PMD Lahat, H Beni Zainudin, Kabag Hukum Abis Samora, Senin (25/11).

Terkait apakah pencairan ADD masih bisa dirialisasikan meski ADD tahun 2018 banyak indikasi penyimpangan oleh Kades.

Kalah atau Menang di Bali, Laskar Wong Kito Sriwijaya FC Langsung Dibubarkan

Kas Hartadi Minta Maaf Kepada Masyarakat Sumsel, Akui Penampilan Anak Asuhnya sudah yang Terbaik

Polisi Gerebek Oknum Anak Pejabat di Kamar 27 Mess Pemkab Banyuasin,Temukan Alat Perangsang Wanita

Dijelaskan Plt Kepala DPMD Lahat, Beni Zainuddin bahwa Kades telah menandatangi surat pernyataan sanggup menyelesaikan temuan.

"Dasarnya itu termin 1-2 dicairkan. sayangnya usai dirialisasikan sampaikan sekarang kades ini jangankan menyelesaikan pernyataannya, datang diundang secara resmi pun tidak hadir.

Maka, kami memerintahkan kepada camat untuk melakukan monitoring dan diambil keputusan ADD tahap 3 tahun 2019 tidak dicairkan sebelum kades menyelesaikan pernyataannya," ungkapnya.

Sherli Cristoper, dari perwakilan masyarakat mengungkapkan bahwa selain rialisasi ADD dan Bangup, masyarakat desa juga mengeluhkan sulitnya beurusan dengan kades yang banyak menghabiskan waktu di luar desa.

Banyak urusan masyarakat yang membutuhkan tandatangan kades terhambat.

"Dalam satu tahun, bisa dibilang hanya hitungan satu bulan berada di desa. Untuk menjadwalkan pernikahan anak kami sangat sulit akibat sulitnya menemui dan mendapatkan tanda tangan kades," ujarnya. Cr22

Penulis: Ehdi Amin
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved