Sejak Jadi Menhan Prabowo Dicoret dari Daftar Cekal AS, Tolak Ambil Gaji Menteri Pertahanan, Kenapa?

Sejak Jadi Menhan Prabowo Dicoret dari Daftar Cekal AS, Tolak Ambil Gaji Menteri Pertahanan, Kenapa?

SRIPOKU.COM - Sejak jadi Menhan, Prabowo Subianto dicoret dari daftar cekal Amerika Serikat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto sudah tidak dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Dasco mengatakan, sejak menjadi Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto diundang pihak Amerika Serikat berkunjung ke negara mereka.

"Sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilahturahim kepada Pak Prabowo, termasuk dari tim Amerika Serikat.

Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan berkunjung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/10/2019).

Meski demikian, Dasco mengatakan, Prabowo belum bisa memenuhi undangan tersebut karena masih menata tugas-tugas di Kementerian Pertahanan.

Sebuah laporan harian New York Times mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.

Dia membantah telah melakukan kesalahan.

• Tahun Depan Akan Ada Sensus Penduduk, Basis Datanya Ada di Disdukcapil Palembang

• Anniversary ke-1, Maia Estianty Ungkap Ini, Balasan Irwan Mussry Mengejutkan untuk Eks Ahmad Dhani

• Mendadak Jadi Artis Terkenal, 4 Penyanyi Ini Justru Tolak Job dari Indosiar, No 3 Dicap Sombong!

Tolak Gaji Menteri

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ramai dibicarakan di media sosial tidak akan mengambil gajinya.

Juru Bicara Prabowo yakni Dahnil Anzar memastikan hal tersebut.

Dia menjawab sejumlah pertanyaan media mengenai informasi tersebut.

"Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dg informasi yg menyatakan Pak @prabowo
tdk akan mengambil gajinya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR.Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara," tulis Dahnil dalam akun twitter-nya @Dahnilanzar seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (30/10/2019).

Sebelumnya ramai di media sosial diinformasikan Prabowo juga tidak menggukan fasilitas mobil dinas negara dan tidak menerima gajinya sebagai menteri.

Salah satu akun Twitter @CintaNKRI08 mengunggah sebuah foto mobil Toyota Alphard bewarna putih persis milik Prabowo dengan plat nomor polisi berlogo Kemenhan 1-00.

"Mobil Dinas @Kemhan_RI Bapak @prabowo MashaaAllah Bapak hanya mengambil No Plat Mobil sedang Mobil dinas Negara tidak di pakai, dan Gaji pun Tidak di ambil pula, Berkah Allah untuk mu Bapak, Dan jangan Lupa Lebih sehat Bawa Makanan dan Air Minum dari Rumah #NyaiLovePrabowo," tulis pemilik akun Twitter @CintaNKRI08 seperti dikutip, Rabu  (30/10/2019).

Pada Kamis 24 Oktober 2019 lalu, Prabowo masih terlihat menggunakan mobil pribadinya saat mengikuti sidang kabinet paripurna perdana dengan topik Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta.

Mobil Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B 108 PSD yang kerap dipakai Prabowo itu terlihat parkir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mobil dinas menteri

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan bahwa Mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid untuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD sudah diserahterimakan.

Serah terima mobil itu kepada para pimpinan dewan dilakukan pada Jumat (25/10/2019) pekan lalu.

"Sudah, Jumat sore kemarin," kata Setya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Selain untuk para pimpinan dewan, mobil jenis sama juga sudah diserahkan kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Namun, untuk para menteri dan pejabat setingkat menteri, serah terima belum dilakukan karena proses administrasinya belum rampung.

Begitu juga mobil untuk pejabat lain, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga mantan presiden dan wapres, sampai saat ini masih menunggu proses administrasi selesai.

Ia memperkirakan prosesnya selesai pertengahan November.

"Segera menyusul, nunggu pengecekan unit dan administrasinya. Yang sudah selesai cek dan administrasinya kita serahkan dulu," kata Setya seperti dikutip dari artikel di Kompas.com dengan judul "Pimpinan DPR-MPR Sudah Dapat Mobil Baru, Menteri Masih Tunggu Administrasi".

Total, ada 101 Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid yang diimpor dari Jepang lewat PT Astra International Tbk.

Seratus mobil diserahkan ke para menteri dan pejabat, sedangkan satu mobil dijadikan sebagai cadangan.

Sedan mewah ini menggantikan Crown Royal Saloon yang sudah digunakan para pejabat lebih dari 10 tahun.