8 Menteri Ini tak Dipilih Lagi oleh Presiden Jokowi, Sinyal Teguran, Ada yang Sudah Pamit Duluan!

8 Menteri Ini tak Dipilih Lagi oleh Presiden Jokowi, Sinyal Kuat Teguran, Ada yang Sudah Pamit Duluan!

SRIPOKU.COM - Prediksi 8 Menteri Tak Dipilih, Sinyal Kuat Teguran Jokowi, Ada yang Sudah Pamit Pegang Prinsip TNI

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Marif Amin 20 Oktober 2019 mendatang, isu seputar siapa yang bakal menjadi menteri Jokowi kian kencang berembus.

Sejumlah nama mengemuka menjadi menteri Jokowi.

Bukan hanya dari koalisi di Pilpres 2019, tapi juga dari partai-partai non koalisi, salah satunya Gerindra.

Belum lama ini, Presiden Jokowi pernah membeber seperti apa sosok menteri di kabinet terbarunya dan yang tidak dipertahankan.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa nama-nama menteri yang ia pilih untuk membantunya di periode kedua sudah final.

Nama-nama tersebut sudah dia kantongi.

"Sudah final semua, tinggal kami umumkan," ujar Presiden saat menerima menerima sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/08/2019).

Jokowi menyebut, ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet.

Entah masih di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis.

Ada pula menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat.

Jokowi menyebut satu nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.

Jokowi bilang, ia mempertahankan menteri yang bisa mengeksekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.

Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Berikut daftar menteri yang diprediksi tidak dipilih dilansir Sripoku.com dari TribunKaltim.co dan Kompas.com, Kamis (17/10).

1. Nama-nama Menteri yang Diperkirakan Dipertahankan

Dalam kabinet Jokowi-Maruf mendatang, sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla diperkirakan bakal dipertahankan.

Mengutip Kompas.com, Jokowi mengatakan banyak menteri dari Kabinet Kerja yang ia pertahankan di pemerintahan mendatang.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi sejumlah nama yang mungkin masih akan menemani Jokowi lima tahun mendatang.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Lakonnya sebagai penjaga perairan Indonesia tak diragukan lagi.

Ia berada di garis terdepan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

• Peserta Audisi Indonesian Idol Ini Ditolak Anang Hermansyah 7 Tahun Silam, Kini Lihat Penampilannya!

• Mengejutkan! Young Lex Ternyata Sudah Menikahi Eriska Alexander, Kini Nantikan Lahiran Anak Pertama!

• Paras Cantik Putri Ifan Seventeen Jadi Sorotan, Rania Dzaqira Jadi Santri, Wajah Mirip Mantan Istri!

2. Nama-nama Menteri yang Diperkirakan Tak lagi Dipakai

Mengutip Kompas.com, masih berdasarkan analisa Pangi, sejumlah menteri Kabinet Kerja diperkirakan tak akan dipakai lagi.

Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.

Ia mencontohkan menteri-menteri yang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Mereka adalah:

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan

- Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno

- Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman.

"Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.

Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi.

Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.

Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum.

Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.

Ada pula nama-nama seperti :

- Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB)

Imam Nahrawi belum lama ini ditangkap KPK terkait dana hibah KONI dan kini sedang ditahan.

- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi meski baru sebatas saksi.

• Nenek Ini Pakai Perhiasan Emas Seberat 3 Kilo, Dijuluki Toko Emas Berjalan, Saingi Hotman Paris!

• Pernah Buat Jatuh Cinta, Atiatul Muqtadir Akhirnya Lakukan Ini untuk Awkarin di Tengah Massa Demo

• Kunci Gitar & Lirik Lagu NaFF - Akhirnya Ku Menemukanmu Lengkap Video & Lirik, Lagu Cinta Terpopuler

Menteri yang sudah pamit:

Di tengah kian menghangatkan kabar seputar siapa yang bakal menjadi menteri Jokowi dan duduk di kabinet kerja terbaru, berembus kabar mengejutkan.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja menyampaikan pesan terakhir jelang penghabisan periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kabinet baru akan dimulai pada 20 Oktober 2019.

Namun, belum bisa dipastikan apakah pamitnya menteri-menteri Jokowi ini menjadi sinyal bahwa mereka akan tersingkir dari Kabinet Kerja pada periode kedua pemerintahan Jokowi atau tidak.

Bermula dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berpamitan kepada para pegawainya.

Tjahjo pamit setelah melantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).

"Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan," kata Tjahjo dalam sambutannya.

"Ini pamitan saya resmi. Mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya masa tugas Kabinet Kerja 1. Untuk selanjutnya, mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya," kata dia.

Tjahjo mengaku memegang prinsip TNI dalam menjalani hidupnya, yakni taat instruksi.

Dengan demikian, apabila tidak dipercaya lagi mengemban amanah untuk menjadi menteri pada kabinet berikutnya, Tjahjo mengaku siap.

"Saya berpegang pada prinsip TNI. Taat instruksi. Dipensiunkan siap, diberi tugas siap, tidak diberi tugas, saya tetap mendukung pemerintahan yang saya dukung ini," kata dia.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berpamitan.

Meski masa jabatannya masih satu bulan lagi, ia berpamitan dan menyampaikan permintaan maaf ke awak media di kantornya, Senin (9/9/2019).

Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang tidak mengenakkan awak media karena saya orangnya sedikit tengil," kata Susi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada staf KKP yang selama ini membantunya dalam bekerja.

"Saya berterima kasih atas bantuannya, dukungannya, effort-nya, tanggung jawabnya, komitmennya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih," kata dia.

Susi juga berpamitan kepada anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Susi meminta maaf karena dia kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP.

Ia mengatakan, hal itu perlu dia lakukan karena memiliki obsesi memperbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Walaupun saya dikenal tukang nembakin kapal, saya menjalankan amanah, bukan untuk pribadi," kata dia.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya tidak pernah berpengalaman jadi menteri sebelumnya, jadi mohon maaf," kata dia.

Susi mengaku senang melihat sektor kelautan dan perikanan saat ini.

Dengan berbagai kebijakan tegas seperti penenggelaman kapal Illegal fishing, Indonesia sudah membuktikan sebagai negara maritim yang besar.

Pada hari yang sama, juga di kompleks DPR, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan.

Saat itu, ia sedang melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.

"Ini pertemuan terakhir kita. Bapak-ibu menjadi mitra kerja kami, saya minta maaf," kata Luhut.

"Bapak-ibu saya kira ada yang masih terus, tapi ada yang tidak. Di kami (kabinet) juga gitu," kata Luhut.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu berharap, silaturahim tetap berjalan meski perubahan terjadi, baik di pemerintahan maupun DPR.