Korban Mahasiswa Berjatuhan, Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK, ICW: Janji-janji Hanya Halusinasi

Sejumlah lembaga, termasuk ICW telah bersiap untuk mengajukan judicial review ke MK.

“Kami (ICW) meyakini MK akan dibanjiri judicial review Undang-Undang KPK,” kata dia.

Menurut dia, jika itu terjadi, pemerintah dan DPR seharusnya malu.

“Kalau sampai seperti itu, harusnya mereka malu karena kualitas legislasi yang mereka buat dengan serampangan dan dalam waktu yang tak panjang memiliki kualitas buruk hingga harus dilakukan uji materi di MK,” ujar Kurnia.

Saat ini, ICW masih melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang.

Mengenai isu lain yang muncul bersamaan dengan desakan pencabutan UU KPK, Kurnia mengingatkan agar masyarakat tak kehilangan fokus terhadap semua isu.

“Dari mulai isu RKUHP, proses pemilihan Pimpinan KPK, pembahasan revisi UU KPK, dan undang-undang permasyarakatan. Ini menjadi benang merah untuk mengonfirmasi ada niat buruk dari pemerintah dan DPR untuk mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat. Sementara, sekarang ini sudah cepat dengan hadirnya KPK,” kata Kurnia.

“Kita pandang semua legislasi ini penting. Sehingga konsentrasi harus fokus ke semua isu. Karena di setiap regulasi yang dibahas DPR, ada pasal-pasal yang diduga akan mengebiri demokrasi, mengancam kebebasan berpendapat dan terkait isu korupsi,”  lanjut dia.

 

Revisi UU KPK

Infografik: Klaim dan Fakta Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK (KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Korban Mahasiswa Berjatuhan, Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK"
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Icha Rastika

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tolak Cabut UU KPK, ICW: Janji-janji Selama Ini Hanya Halusinasi"
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary