Ribuan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Libur Kuliah, Long March Gelar Aksi Demo

Laporan wartawan Sripoku.com, Chairul Nisya

Ribuan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Libur Kuliah, Long March Gelar Aksi Demo

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) mulai turun ke jalanan.

Aksi ini diduga terkait dengan aksi protes mahasiswa terhadap rencana pengesahan RUU yang baru.

Dari pantauan Sripoku.com, tampak ribuan mahasiswa UMP yang mayoritasnya mengenakan almamater hijau keluar dari area kampus.

Ribuan mahasiwa UMP melakukan aksi jalan kaki dengan tertib, mereka akan melintasi Jembatan Ampera menuju Kambang Iwak Besar Palembang.

Selanjutnya aksi para mahasiswa tersebut akan dilanjutkan ke lokasi DPRD Sumsel.

• BREAKING NEWS: Mahasiswa di Palembang Libur Kuliah dan Turun ke Jalan, Gelar Aksi Demo Besar-besaran

• Tak Kalah Mapan dari Eks Besan Sunan Kalijaga, Ayah Taqy Malik Bukan Orang Sembarangan, Ini Usahanya

• Momen Istimewa dalam Single Come Back Twice Feel Special Serta Teaser Foto yang Memukau

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa diberbagai Indonesia menyerukan akan menggelar aksi turun ke jalan menggelar demonstrasi.

Aksi demonstrasi juga akan dilakukan mahasiswa di Palembang. 

Dari pantauan Sripoku.com Selasa (24/9/2019), dua kampus atau perguruan tinggi di Palembang siap akan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi.

Hal ini terlihat dari seruan spanduk besar yang dipasang mahasiswa di pagar kampus masing-masing.

Dua kampus besar itu yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Universitas Muhammadiyah Palembang UMP.

Tampak tertulis dari spanduk besar itu yakni libur kuliah dan akan turun ke jalan.

Kordinator Aksi, Nikmatul Hakiki mengatakan,  demo yang akan diselenggarakan pada pukul 10.00 akan bermula di Kambang Iwak Palembang. Kemudian akan long march menuju gedung DPRD Sumsel.

"Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepostisme merupakan masalah yang terjadi di masa orde baru, upaya bangsa dalam pemberantasan kotupsi kolusi dan nepotisme. Namun sayang upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme menghadapi pukulan yang besar beragam regulasi dan kebijakan merevisi undang -undang KPK, RUU KUHP, Undang-undang pemasyarakat dan pemilihan pimpinan bermasalah sehingga melemahkan hukum para pelaku koruptor," ujar Nikmatul kepada Sripoku.com