Cegah Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan, FKMD Setuju Revisi UU KPK

Di tengah pro kontra, justru puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah menggelar aksi damai mendukung revisi UU KPK di Bund

Cegah Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan, FKMD Setuju Revisi UU KPK
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Massa Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah berorasi pada aksi damai mendukung revisi UU KPK di Bundaran Air Mancur (BAM), Senin (16/9/2019). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Di tengah pro kontra, justru puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah menggelar aksi damai mendukung revisi UU KPK di Bundaran Air Mancur (BAM), Senin (16/9/2019).

"Karena menurut saya, kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah di tengah pro dan kontra ini, harus mengambil sikap atas tindakan yang terjadi saat ini. Sedangkan Presiden Joko Widodo saja telah mengambil keputusan dan kenapa kita sebagai Bangsa Indonesia harus lambat mengambil," tegas Koordinator Aksi Dicky Andrian didampingi Koordinator Lapangan M Haikal Maulavi dan Penanggung Jawab/Koordinator Presidium Faisal Supriyanto.

Ditambahkan Dicky, setelah mereka kaji dan diskusi, itu untuk bertujuan memperkuat KPK. Yang kedua, agar KPK ini tidak menyalah gunakan kekuasaan dan agar KPK ini punya pengawas juga.

"Sedangkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu mereka mempunyai dewan pengawas semua. Makanya kita lebih mendukung untuk DPR RI dan Pemerintah untuk segera merevisi RUU KPK yang saat ini," tambah Dicky.

Pihaknya juga melihat dua poin tadi, dewan pengawas dan SP3 itu dinilai lebih baik saat ini dipakai di KPK supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam orasinya, para mahasiswa ini menyampaikan empat tuntutan aksi damai yakni:

1. Mendukung revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi perbaikan kinerja KPK.

2. Mendukung sikap pemerintahan RI dan DPR yang akan memperkuat KPK baik dari bidang keuangan, kinerja KPK, Profesionalitas KPK.

3. Akan terus mengawasi dan mengkritik kinerja aparat daerah yang terindikasi KKN di Sumatera Selatan.

4. Merekomendasikan Kepada DPR RI dan Pemerintahan RI untuk segera membahas lebih lanjut tentang Rivisi UU KPK demi reformasi kami.

Usai menggelar aksi di Bundaran Air Mancur, belasan massa ini bergeser menuju Gedung DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan empat pernyataan sikap ini. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved