Pemprov Beri Waktu 2 Minggu Selesaikan Sengketa Lahan PTPN VII, Jika Tidak Akan Diambil Jalur Hukum

Sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat masih alot. Pasalnya hingga kini belum ada titik teran

Pemprov Beri Waktu 2 Minggu Selesaikan Sengketa Lahan PTPN VII, Jika Tidak Akan Diambil Jalur Hukum
Tribun Sumsel/ linda
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Edward Chandra usai rapat, Rabu (11/9/2019) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat masih alot. Pasalnya hingga kini belum ada titik terang terkait sengketa lahan tersebut.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapart tindak lanjut fasilitasi sengketa pertanahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat
Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat.

"Kesimpulan rapat hari ini kita berikan waktu dua Minggu bagi Pemerintah Ogan Ilir untuk menyelesaikan sengketa ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Edward Chandra usai rapat, Rabu (11/9/2019)

Lebih lanjut ia mengatakan, hal ini dikarenaka wilayah tersebut masuk wilayah OI. Terlebih kewenangan penentuan batas desa itu Pemkab yang bertanggung jawab.

"Jadi selama dua minggu kita tunggu, kemudian selanjutnya kita juga akan melakukan klarifikasi pihak berkas-berkas dokumen ganti rugi PTPN VII. Kalau dalam waktu dua Minggu belum selesai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum," tegasnya.

Maka menurutnya, sekarang akan ditunggu berkas-berkasnya dulu dari PTPN VII. Nanti juga akan dilihat terkait data ganti rugi terhadap 335 hektare tanah yang di sana dan akan dibuktikan dengan dokumen.

"Sebelumnya kita sudah survey langsung, memang di sana ada kebun PTPN VII yang diklaim ada lahan masyarakat. Namun besaran luasanya berapa kita belum tahu. Untuk itu Kita akan lihat berkasnnya dulu. Sebab masyarakat menuntut haknya dikembalikan. Ia nanti kita lihat la," cetusnya.

Sementara itu Asisten Kepala SDM PTPN VII Abdul Hamid mengatakan, lahan itu sudah dibebaskan jadi milik PTPN VII. "Kita bebaskan tahun 1982-1984 dan kita memiliki buktinya," cetusnya.

Abdul Hamid mengatakan, bahwa mereka nuntut aja, mereka nggak menyampaikan berapa luasan hektar nya. Mereka bilang kalau ada tanah lebih kembalikan kepada masyarakat.

"Luasan tanah PTPN VII sendiri ada 20.000 hektar," katanya singkat.

SedangkanHumas Gerakan Tani Sumsel Desa Betung Dedi Krisna menambahkan, bahwa sudah dilakukan hitung ulang. Jadi yang punya masyarakat setelah hitung ulang dari pihak desa, camat, provinsi, kabupaten totalnya 943 hektar milik warga.

"Sedangkan yang dilaporkan oleh PTPN VII ke negara 335 hektar. Jadi ada selisih 608 hektar, tanah kami dirampas, tanah menggelembung begitu luas. Ini sudah terjadi sejak 37 tahun lalu," kata Dedi Krisna

Ini sudah terjadi sejak 37 tahun lalu. kami apresiasi sk gubernur herman deru. Sk itu untuk memitimigasi, kami tidak menemukan arah seperti itu. Kerugian desa kami sangat besar selama 37 tahun.

Lebih lanjut ia mengatakan memang betul ada tahun 1984 ganti rugi, luasannya 335 yang mereka ganti rugi. Yang sudah diganti rugi tidak akan di ganggu gugat, tapi yang 608 hektar kembalikan lagi kemasyarkat. (TS/Linda)

Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved