Adu Manuver Rebut Menteri

Adu Manuver Rebut Menteri 

Bahrul Ilmi Yakup 

Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya, Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi

Pengisian jabatan menteri merupakan kelanjutan, keniscayaan, sekaligus dampak pilpres 2019.

Terkait dengan itu, partai politik pengusung, ormas atau pararelawan pendukung Pre­si­den dan Wapres terpilih sedang adu manuveruntuk merebutjabatan menteri, baik secara ter­selubung atau terbuka.

Sepertinya, secara vulgar dan tanpa sungkan, parpol pendukung atau pengusung presiden terusmendesak kehendaknya untuk mendapat jatah jabatan men­te­ri, baik kisaran 13, 11, 10, 9 atau jumlah lainnya.

Jauh dalam kegelapan di balik layar, seja­ti­nya adu manuver bukan hanya untuk merebutjabatan menteri atau setingkat menteri, tapi juga merambahposisi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya.

Ironisnya, kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sidang paripurna masa sidang se­ka­rang nyaris kosong melompong.

Jumlah anggota DPR yang hadir kurang dari 100 orang, dari 560 anggota DPR. Artinya, prosentase kehadiran rapat anggota DPR kurang dari 20%.Kon­di­si demikian sungguh memalukan sekaligusmemiriskan.

Sebab pada pemilu 2019 yang baru usai, konon para calon anggota DPR rela mengeluarkan biaya politik kisaran 3-5 miliar ru­piah demi terpilih dan memperoleh kursi DPR.

Fenomena di atas menyajikan realitas dan horizon akan perilaku para politisi kontemporer yang dirundung2 karakter utama.

(1).Politisi hanya sibuk mengejar kekuasaan untuk kepen­ting­an dan keuntungan dirinya sendiri, kalaulah lebih luas sedikit, hanya sibuk merebut dan mempertahankankepentingan keluarga atau kroninya.

(2).Politik kontemporer sangat jauh da­ri karakter nasionalisme dan patriotisme.

Perilaku politisi kontemporer tidak lebih dari se­kedar tindakantransaksional, berdagang dalam topeng politik.

Dalam realitas demikian, akan sangat sulit menemukan politisi yang memiliki jiwa na­sio­nalis­me apalagi patriotisme.