Saran dan Protesnya Tak Digubris , Caleg DPD RI Aminuddin Pilih Walk Out dari Pleno KPU Sumsel

Muhammad Aminuddin memilih walk out (WO) dari ruang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara perolehan Pemilu 2019 KPU Sumsel saat membahas Muratar

Saran dan Protesnya Tak Digubris , Caleg DPD RI Aminuddin Pilih Walk Out dari Pleno KPU Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Para saksi parpol dan peserta pemilu lainnya melakukan protes lantaran KPU Sumsel keukeh enggan mencocokkan data pada rapat pleno di Aula KPU Sumsel, Minggu (12/5/2019). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG ---- Calon Anggota DPD RI no urut 45 Muhammad Aminuddin memilih walk out (WO) dari ruang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara perolehan Pemilu 2019 KPU Sumsel saat membahas Muratara, Minggu (12/9/2019).

Ia menuding banyak kecurangan pemilu secara sistematis, terutama penggelembungan suara di banyak PPK di Sumsel, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Sumsel.

"Berapa kali kita masukkan saran dan protes, termasuk meminta untuk membuka form C1 dan DA 1 untuk transparansi, tetap saja tidak digubris, jadi untuk apa kita di ruangan, lebih baik kita walk out," kata Aminuddin.

M Yunas, Tahanan Kabur ke-18 Berhasil Ditangkap.Tim Gabungan Polresta Palembang

Jumlah Pegawai RSUD Lahat Diduga Keracunan Setelah Konsumsi Takjil Bertambah

Menurut pria yang akrab disapa Amin Trans, praktek penggelembungan suara berada di tingkat PPK, sementara di tingkat TPS hasilnya murni pilihan rakyat.

Muhammad Aminuddin
Muhammad Aminuddin (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

"Dari TPS ke PPK ini lah terjadi penggelembungan suara. Dampaknya suara saya yang harusnya masuk, jadi tidak masuk," ujarnya.

Ia mengatakan, hasil penghitungan suara sementara, sudah ada empat calon anggota DPD RI yang terpilih, namun yang tidak masuk akal, ada yang mendapat suara lebih dari 345 ribu, sementara di DKI Jakarta yang bisa menjadi barometer nasional calon DPD yang mendapat suara tertinggi hanya 26 ribu suara atas nama Jimly Assidiqie.

Polda Bentuk Tim Gabungan, Buru DP Kekasih Vera Korban Mutilasi

Pernah Jadi Kuli Hingga Buruh 7 Artis Ini, Sukses dan Kaya Raya, Nomor 4 Bahkan Masuk Hollywood

"Jadi Sumsel ini ada apa, kok suaranya bisa mencapai 345 ribu. Ini jelas sudah terjadi penggelembungan suara secara sistematis. Kita akan menempuh jalur hukum terkait masalah ini, ke Bawaslu sudah saya lakukan, nanti menyusul laporan ke MK," pungkasnya.

Sementara itu, dalam rapat pleno rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Hepriyadi menolak untuk membuka form C1 dan DA 1 sebagaimana diminta calon DPD yang memprotes.

"Ini sudah menjadi keputusan kami, kalau nanti ditemukan pelanggaran kode etik, silahkan laporkan," ujarnya.

LINK Live Streaming Liverpool vs Wolves di Global TV, Laga Penentu Gelar Juara Liga Inggris

Hal senada juga disampaikan Saksi Partai Gerindra, H Nopran Marjani SPd yang menyebut ada perselisihan rekapitulasi suara dimulai dari data C1 dengan saksi, Bawaslu hampir sama.

"PPK yang membuat beda. Oleh karena itu kita protes. Sudah dicek Bawaslu, C1 dengan Bawaslu hampir sama. Tetapi di DA PPK jauh berbeda. 442 jadi 2. Rekomendasi Bawaslu agar disandingkan data. Sudahlah pakai data Bawaslu saja. PPK itu merubah C1 ke DA. Dari DA1 ke DB. Apa alasan mereka merubah. Apa salah input, apakah ecak-ecak salah input. Muararupit dan Karangjaya," kata Nopran Marjani. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved