Gaji Belum Dibayar, Pegawai PT PI Tuntut Ganti Direksi
Akibat gaji terlambat dibayarkan terhadap karyawan, ratusan pekerja Kantor PT PI menggelar unjuk rasa di depan gedung kementrian BUMN
Penulis: Salman Rasyidin | Editor: Salman Rasyidin
lihat foto
Gaji Belum DiBayar, Pegawai PT PI Tuntut Ganti Direksi
SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Akibat gaji terlambat dibayarkan terhadap karyawan, ratusan pekerja Kantor PT PI (Pos Indonesia) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat ( SPPIKB) menggelar unjuk rasa di depan gedung kementrian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu ( 5/2/2019).
Dalam aksi tersebut melalui ororasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan PT Pos Indonesia.
Para direksi dianggap tidak bisa mengelola PT Pos Indonesia.
Salah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan di bulan Februari ini.
"Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalambatas waktu yang tidak ditentukan.
Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini," cerita Hendri Joni penanggung jawab aksi.
Menurut Hendri keterlambatan gaji akan meresahkan pekerja jika terus dibiarkan.
Selain itu, mereka menduga ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial.
"Kami sayang dengan perusahaan ini, maka hari ini tuntutannya adalah ganti direksi. Kalau bulan ini saja terlambat, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya?" ujarnya.
Hendri menuturkan, sepanjang sejarah baru kali ini gaji karyawan terlambat dibayarkan. Maka sekitar 1200 karyawan yang mengikuti aksi menuntut penggantian direksi dan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Tolong Ibu, kami tidak akan lama-lama mengganggu pengguna jalan asal Ibu mau temui kami," orasi salah satu anggota aksi, Andy Siswanto.
Pantauan Kompas.com Rabu siang, sepuluh anggota SPPIKB sudah diterima dan sedang berdiskusi dengan pihak Kementrian BUMN.
Curigai KKN
Salah satu anggota SPPIKB Fadhol Wahab mengatakan, aksi demo yang diikuti sekitar 1.000 orang itu bertujuan untuk menuntut pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Menurutnya, ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial.
" Demo ini menuntut penyelamatan perusahaan karena kami melihat adanya indikasi KKN sehingga perusahaan terpuruk dalam hal finansial," kata Wahab kepada Kompas.com, Rabu.
Wahab mengungkapkan, permasalahan finansial itu juga menyebabkan penundaan pembayaran gaji sejumlah karyawan. "Mereka yang ikut demo ini juga ada yang ditunda pembayaran gajinya tanpa ada alasan yang jelas," ungkap Wahab.
Nantinya, lanjut Wahab, massa aksi demo juga akan menyampaikan orasi di depan kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Istana Negara. "Kita akan long march ke kantor BUMN dan lanjut ke Istana Negara juga," ujar Wahab.
