HD : Sumsel Harus Jadi Contoh Penegakan Demokrasi Bermartabat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan penyerahan simbolis mobil operasional Bawaslu RI kepada Korsek dan Komisioner Bawaslu Kab/kota di Prov. Sumsel sekaligus menghadiri apel siaga kesiapan pengawas Pemilu se Sumsel dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Rabu (26/12).

Dengan tambahan kendaraan operasional ini HD menargetkan Sumsel akan menjadi contoh penegakan demokrasi yang bermartabat di Indonesia.

Menurut HD para penjaga demokrasi patut diapresiasi agar dapat menjaga demokrasi sebaik-baiknya. Jangan sampai semangat penegak demokrasi ini putus karena terbatasnya operasional.

• Pengumuman Kelulusan CPNS Segera Diumumkan, Ini Persyaratan Lengkap Pemberkasan CPNS Kota Palembang

• Syarat dan Biaya Pasang Gas Alam ke Rumah Tangga, SP2J Palembang: Bisa Dicicil 3 Kali Angsuran

• Syarat dan Biaya Pasang Gas Alam ke Rumah Tangga, SP2J Palembang: Bisa Dicicil 3 Kali Angsuran

"Selama aturan mendukung kita akan bantu mereka sampai kecamatan dan desa kita akan usahakan anggarannya. Untuk sekarang ini kita bantu minyak dulu biar mobil ini bisa beroperasional. Bukan hanya saat Pileg dan Pilpres saja tapi event-event acara demokrasi lainnya. Sumsel harus jadi contoh penegakan demokrasi yang bermartabat," tegas HD.

Lebih jauh HD mengatakan Pemprov Sumsel menyambut baik dan mengapresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumsel. Untuk diketahui saat ini telah memasuki masa dan tahapan kampanye baik kampanye Calon Legislatif maupun Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kampanye-kampanye tak sedikit ada prilaku tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti saling menghina, menghasut dan menjelek-jelekan antara pasangan calon satu ke lainnya.

"Ini sangat tidak mencerminkan kepada kepribadian Bangsa Indonesia yaitu santun dan bermartabat." jelasnya.

• Elvarina Warga Asal Palembang Jadi Korban Tsunami Banten, Korban Merupakan Istri Pegawai PLN

• Suara Dentuman Keras dan Kilatan Gunung Anak Krakatau Terjadi Sepanjang Hari Ribuan Warga Dievakuasi

• Belum Sebulan Keluar Penjara, Pria di Palembang Ini Kembali Ditangkap Karena Jadi Pembegal

Mantan Bupati OKU Timur dua periode berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan Sinergitas Antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah, antara Bawaslu dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Instansi, lembaga dan masyarakat sehingga mewujudkan Pemilu yang jujut, adil, bersih, transparan, tertib dan bermartabat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya himbau kepada pemerintah daerah dan jajaran turut serta dalam Pengawasan Pemilu dalam menyukseskannya," jelasnya.

Pemilu menurutnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 sesuai Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UU Dasar".

• Belum Sebulan Keluar Penjara, Pria di Palembang Ini Kembali Ditangkap Karena Jadi Pembegal

• Komisi Disiplin PSSI Jatuhkan Hukuman Seumur Hidup Kepada Bambang Suryo

• Kisah Wanita yang 5 Kali Keguguran, Masih Setia Meski Suami Pernah Injak Perutnya Hingga Pendarahan

" Namun hal itu akan sulit terwujud tanpa adanya peran penting Bawaslu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, pemerintah dan jajarannya untuk mengawal jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Sumsel," jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menjelaskan pihaknya memfasilitasi dengan kendaraan operasional sebanyak 84 unit yang diberikan ke komisioner dan koordinator sekretariat Bawaslu di 17 Kabupaten/kota se Sumsel.

Luasnya wilayah Sumsel menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden agar tetap berjalan sesuai jalurnya.

" Kelancaran transportasi dalam pengawasan merupakan hal yang mutlak mengingat pengawasan harus menyentuh sampai ke tingkat yang paling bawah. Makanya kami mencoba memfasilitasi ini," jelasnya.

Menurut Iin, tahun 2018 Provinsi Sumsel masuk dalam kategori minim pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu di Sumsel cenderung marak dalam hal mpemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang dan hanya tercatat 10 pelanggaran yang terjadi.

Selain itu ada juga beberapa pelanggaran seperti kategori pelanggaran netralita ASN, dan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal.