DPRD Kota Palembang Sidak Bedah Rumah di Pulokerto. PPK: Bukan Kami yang Kerjakan

DPRD Kota Palembang Sidak Bedah Rumah di Pulokerto. PPK: Bukan Kami yang Kerjakan

Laporan wartawan Sripoku.com, Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Bantuan stimulan perumahan swadaya di Palembang terus mendapatkan sorotan, setelah bahan bangunan yang tak sesuai dengan jumlah anggaran yang seharusnya diberikan kepada penerimanya.

Komisi III DPRD Kota Palembang, sudah menjadwalkan sidak ke lapangan untuk mengecek apakah informasi yang didapatkan melalui media massa benar atau tidak.

"Pekan depan kita sidak, kami melihat keadaan sebenarnya ke lokasi, " kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi, Jumat (14/12/2018) saat dihubungi.

Selain mengecek ke lokasi pihaknya juga akan memanggil langsung pihak Dinas
Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman (Pera-KP), Kota Palembang, menanyakan langsung perihal bantuan tersebut.

Menurut Firman, pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya bantuan dana stimulan perumahaan swadaya untuk masyarakat Palembang dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahaan Rakyat (PUPR) RI.

"Bantuan dana pusat juga tak pernah dibahas atau dilaporkan sama kita," kata dia.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen Perbaikan Rumah tidak Layak Huni, Dinas Pera KP Kota Palembang, Isrok, membantah bahwa pengerjaan bedah rumah dilaksanakan di kawasan Pulokerto.

"Pemberitaannya tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi. Bahkan sumber berita tidak dikenal," kata Isrok.

Menurut Isrok, pihaknya tidak membenarkan bahwa ada pengerjaan di Pulokerto.

Apalagi pengerjaan yang pihaknya lakukan adalah dari Dana APBD Kota Palembang tahun 2018.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) bantuan.
Dana yang diterima Pemkot Palembang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kota Palembang untuk disalurkan kepada rumah rumah warga miskin mencapai Rp 10.120.000.000.

Sebanyak 382 rumah dilakukan perbaikan yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kota Palembang.

Namun proyek tersebut diduga bermasalah, sebab bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah pagu yang sudah disusun.