Peraturan Pemerintah yang Baru Belum Akomodir Honorer K2
Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Sumsel Sahrial mengatakan PP 49 tahun 2018 itu tidak menyelesaikan masalah honorer K2
Penulis: Yuliani | Editor: Welly Hadinata
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/demo-guru-honorer-k2-di-halaman-gedung-dprd-sumsel_20181004_141952.jpg){kind=small}
lihat foto
SRIPOKU.COM/dokumen
Ratusan guru honorer K2 menggelar aksi demo di Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX Kampus Palembang, Kamis (4/10/2018). Aksi tersebut dihadiri Kadisdikpora Kota Julinto dan Kadinas Provinsi Sumsel Widodo. Para guru honor tersebut minta diangkat CPNS dan dinaikkan insentifnya.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/kebakaran-di-keramasan-111.jpg)
FHK2I sendiri sudah banyak memperjuangkan nasib para honorer K2 ini.
Mulai dari menyampaikan aspirasi secara langsung, hingga mengajukan masukan secara tertulis kepada pemerintah.
"Namun nampaknya masukan kami belum sampai atau tak didengar. Apalagi sekarang PP ini sudah ketok palu. Kami hanya berharap pemerintah kabupaten/kota dan provinsi ikut memperjuangkan nasib para honorer ini," ungkapnya.
====
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/ilustrasi-rudapaksa2.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/korbanrudapaksapalembang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Sutarnedi-dituntut-5-tahun-penjara.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Seleksi-bintara-polri-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/LAYANA-PEGADAIAN-1.jpg)