Berita Palembang

Ombudsman Selidiki PPDB Salah Satu SMPN di Palembang

Mereka mensinyalir ada dugaan kecurangan dan tidak transparan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah tersebut.

Ombudsman Selidiki PPDB Salah Satu SMPN di Palembang
SRIPOKU.COM/WAHYU KURNIAWAN
Ombudsman Sumsel yang melakukan pengawasan, terhadap PPBD 2018, Jumat (22/6/2018). 

Laporan wartawan sripoku.com, Wahyu Kurniawan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Beberapa hari yang lalu lebih dari 13 wali murid mendatangi Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengadukan Ketua Panitia PPDB sebuah SMPN di Palembang.

Mereka mensinyalir ada dugaan kecurangan dan tidak transparan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN tersebut.

Wali Murid yang identitasnya tidak mau disebutkan , membeberkan bahwa anak mereka yang sudah jelas masuk dalam Zonasi (alamat) dan mempunyai nilai tinggi namun nyatanya tidak diakomodir oleh pihak sekolah.

Malahan yang alamatnya jauh (sekolah) dan nilainya kecil dapat masuk di SMPN tersebut.

Padahal sistem Zonasi dimaksudkan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Sekolah berjalan secara Objektif, Transparan dan Nondiskriminatif.

"Kan sistem zona itu berlaku, kenapa malah yang diterima jarak dari sekolah jauh terus nilainya kecil," jelas seorang wali murid yang tidak ingin memberikan identitas terhadap media.

Seperti diketahui, Ketentuan Zonasi dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib memastikan semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota palembang dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan PPDB juga, sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme yang ditetapkan yakni Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) atau Luar Jaringan (Luring).

Buntut dari pelaporan tersebut, Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan membentuk tim Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) untuk menanggani laporan dari Wali Murid tersebut.

"Hari ini telah kami lakukan permintaan keterangan ke pihak yang menjadi Terlapor, untuk hasil belum dapat kami simpulkan apakah Ketua Panitia berpotensi melanggar atau tidak, tergantung dari pemeriksaan dan investigasi yang tim lakukan," ujar Koordinator Tim RCO PPDB Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Rahardian Visnhu, Senin (2/7).

“Ada beberapa temuan yang kami dapatkan, hasil dari permintaan keterangan yang kami lakukan tadi siang di sekolah tersebut, selanjutnya temuan yang kami peroleh tadi akan dibahas dalam Gelar Laporan untuk menentukan tindaklanjut yang akan dilakukan kedepan”, jelasnya

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel,  M. Adrian menambahkan ada 5 (lima) hal penyelenggaran PPDB Online dengan Sistem Zonasi penting untuk menjaga keadilan, yang pertama Untuk menghilangkan dominasi sekolah favorit, kedua mengurangi pungli dan siswa titipan untuk masuk sekolah, ketiga Sebaran anggaran dan sarpras pendidikan lebih adil karena jumlah siswa juga lebih merata, Keempat Anak cerdas tidak menumpuk di kota dan prestasi sekolah lebih merata, Kelima Mengurangi beban biaya transport ke sekolah dan waktu ke sekolah lebih cepat.

"Sejak dibuka Posko Pengaduan PPDB di Sumatera Selatan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera beberapa hari yang lalu, Ombudsman sudah menerima hampir 30 an orang yang melakukan pengaduan dengan objek terlapor disekolah yang berbeda-beda, dari tindakan Permintaan Uang, Tindakan Diskriminatif sampai pada tidak transparannya pihak Sekolah," Ungkapnya. (mg4)

Penulis: Wahyu Kurniawan
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved