Kemenkumham : KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Daftar Caleg, Ini Alasannya

KPU dinilai tidak berwenang menerbitkan peraturan (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Kemenkumham : KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Daftar Caleg, Ini Alasannya
SRIPOKU.COM/IST
foto kpu 

SRIPOKU.COM -- Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ajub Suratman mengatakan, meskipun Komisi Pemiliham Umum (KPU) merupakan lembaga independen, namun kapasitasnya terbatas pada pembuatan peraturan teknis.

Oleh sebab itu, KPU dinilai tidak berwenang menerbitkan peraturan (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Sebab hal tersebut termasuk dalam norma hukum yang bukan menjadi kewenangan KPU.

"Jadi, kewenangan KPU itu membuat peraturan teknis pelaksanaan Pemilu, bukan norma hukum yang menjadi subtansi materi Pemilu,” ujar Ajub melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2018).

Ajub menjelaskan, pembuatan peraturan yang diberikan pada KPU hanya berupa hal subtansi atau materi muatannya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu.

Sedangkan, larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif merupakan materi yang substansinya berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Ajub, subtansi peraturan yang terkait HAM merupakan materi muatan undang-undang, bukan materi muatan peraturan Badan atau Peraturan Lembaga, termasuk peraturan KPU.

Ia juga menegaskan, PKPU tersebut bertentangan dengan konstitusi yang mengatur hak asasi, yakni hak memilih dan dipilih.

Tidak hanya itu, lanjut Ajub, pencabutan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau melalui Putusan Pengadilan yang sejalan dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur

Di sisi lain, Ajub juga mendasarkan keyakinannya itu sejalan dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2015.

Artinya, seorang mantan napi koruptor dapat menjadi caleg bila tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.

Selain itu, orang tersebut dapat menjadi caleg bila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Di sisi lain KPU tidak bisa mengelak dari kewajiban mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi," kata Ajub.

Baca: Sebelum Berpisah, Ini 5 Perkataan Pangeran Charles Yang Bikin Lady Diana Sakit Hati

Baca: Dapat Ancaman, Sampai Menangis, Mita Buat Permohonan Maaf untuk Deddy Corbuzier, Ini Videonya

Baca: Selalu Tampil Cantik Saat Liburan di Las Vegas, Ternyata Segini Uang Dihabiskan Aurel Sekali Dandan

Baca: Posting Foto Pemotretan, Pose Nia Ramadhani & Sahabatnya Dicibir Netter Kayak Majikan & Pembantu

Baca: Biasa Dikelilingi Cewek Seksi, Hotman Paris Pamer Kemesraan Bareng Istri, Ekspresinya jadi Sorotan

Baca: Diduga Terlalu Lelah, Nissa Sabyan Pingsan Saat Konser Kemenangan Di Sebuah Mall

Baca: Pakaian Bekas BJ Habibie, Dulunya Kaki 5 Kini Buka Cabang ke 5!

Baca: OMG! Deddy Corbuzier Berhasil Retas DM Lambe Turah yang Sebar Foto Mesranya, Ini Ancamannya Serem

Baca: OMG! Deddy Corbuzier Berhasil Retas DM Lambe Turah yang Sebar Foto Mesranya, Ini Ancamannya Serem

Baca: Usai Perawatan, Tak Disangka Begini Wajah Asli Aura Kasih Tanpa Make Up

Editor: Siti Olisa
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved