Mengkritik dan Dikritik Dalam Ranah Berbangsa dan Bernegara

 Mengkritik dan Dikritik Dalam Ranah Berbangsa dan Bernegara

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS PLG

Belakangan ini berita politik yang lagi heboh dan viral menjadi pembicaraan publik adalah pernyataan tokoh politik nasional yang sudah sepuh dan senior, Amin Rais, yang menyatakan bahwa bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja, penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan.

Demikian antara lain yang dikatakan Amin Rais ketika menjadi pembicara dalam suatu diskusi di Bandung18 Maret 2018.

Amin Rais yang dikenal berkarakter ceplas-ceplos, blak-blakan dan selalu berada di pihak atau kelompok yang melawan pemerintah (kendati PAN ada dalam pemerintahan) sangat sering bahkan dapat dikatakan selalu melakukan kritik tajam yang membuat publik jengkel dan pihak yang dikritik (pemerintah) menjadi gerah, panas dan menimbulkan reaksi balik yang keras.

Salah satu yang panas dan bereaksi cepat melawan pernyataan Amin Rais adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang tampak sangat geram yang antara lain menyatakan kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin.

Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit.

Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya dimana.

Selain membantah tentang sertifikat juga membantah tentang isu PKI, membantah tudingan menjual data masyarakat kepada pihak asing. \

Dan di akhir pernyataannya sebagai wujud kekesalannya dengan mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengritik pemerintah, kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong.

Dosamu banyak juga kok.

Sudahlah, diam sajalah. Jangan maian-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?.

Akibat respon dan reaksi Luhut tersebut suasana menjadi heboh, ada yang bersikap pro dan ada yang bersikap kontra serta ada juga yang bersikap netral obyektif melihat permasalahannya.

Mereka yang pro Amin Rais atau kontra pemerintah akan menyetujui apa yang dinyatakan Amin Rais tanpa bersikap kritis apakah yang dinyatakan Amin Rais betul atau salah, didukung data atau tidak, karena memang sudah menjadi pengikut dan fanatik mengidolakan Amin Rais.

Pokoknya asal yang disampaikan Amin Rais selalu dianggap benar dan penting. Untuk itu, Amin Rais patut didukung dan menyalahkan pemerintah (Luhut) yang kebakaran jenggot dikritik dan malah mengancam seperti orde baru. Ini sudah era demokrasi mestinya tidak alergi terhadap kritik. Kira-kira begitu yang pro Amin Rais.

Bagi mereka yang kontra terhadap kritik Amin Rais atau yang pro pemerintah berpandangan bahwa apa yang dikatakan Amin Rais yang asal bunyi itu tidak benar, kritik tanpa data, asal menyerang pemerintah, tidak pantas pelopor reformasi dan guru besar bicara asal-asalan tanpa didukung data dan tidak melihat fakta bahwa rakyat senang mendapat sertifikat yang selama ini sulit untuk bIsa diperoleh.

Oleh karena itu, kritik Amin Rais harus dilawan agar tidak sering membuat gaduh negeri.

Pemerintah sekarang sudah berbeda dengan jamannya Soeharto yang otoriter, yang harus dilawan dengan kritik-kritik yang tajam dan sangat keras untuk dijatuhkan.

Kegemaran Amin Rais adalah menjatuhkan pemerintah.

Dia yang mengangkat Gus Dur menjadi Presiden, namaun dia pula yang mempelopori menjatuhkan Gus Dur dari kursi Presiden.

Wajar, jika Luhut Binsar Panjaitan Marah dan mengancam Amin Rais karena kritiknya dinilai asal-asalan.

Terlepas dari perseteruan dan pro kontra tersebut, ada hal menarik yang patut untuk direnungkan dan diresapi dari kasus tersebut agar kita bisa menjadi bangsa yang dewasa dan semakin matang dalam berdemokrasi, yakni bagaimana harus melakukan kritik dan menerima kritik sehingga banyak hal positif yang bisa diperoleh dari proses kritik tersebut tanpa ada dosa dan sakit hati di antara kita.

Jika mengacu kepada KBBI on line makna kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya.

Sedangkan dalam Wikipedia on line dikemukakan bahwa kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

Berdasar pengertian tersebut kritik pada dasarnya merupakan aktivitas pemikiran yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, moral dan etika dan didukung oleh data/fakta baik empiris maupun teoritis sehingga hasil dari kritik bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki keadaan.

Dengan demikian kritik yang benar harus diikuti solusi atau saran untuk perbaikan.

Jadi, kritik memang dibutuhkan untuk evaluasi sekaligus kontrol dari pihak lain agar kinerja atau hasil karya menjadi lebih baik untuk kepentingan orang banyak.

Jika melakukan kritik tanpa data kemudian juga tanpa saran dengan tujuan untuk menjatuhkan atau merusak keadaan, itu bukan suatu kritik tetapi sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian yang bisa masuk kategori fitnah dan merupakan tindak pidana.

Pada umumnya pihak yang melakukan kritik keras dan terbuka adalah pihak lawan atau yang tidak suka dengan pihak yang dikritik dengan tujuan agar pihak yang dikritik menjadi lemah, kalau bisa jatuh/kalah dan pihak diri yang melakukan kritik mendapat simpatik dan dukungan publik.

Sering kali isi kritik memang asal bunyi atau asal beda dengan kekuasaan atau yang dikritik.

Yang penting pihak yang dikritik kelimpungan dan dirinya mendapat apresiasi publik.

Itulah sebabnya para pengritik ini selalu berusaha mencari panggung agar bisa melontarkan kritik-kritiknya.

Kondisi seperti ini akan semakin semarak oleh dukungan media massa yang suka kepada hal-hal kontroversial dan menjadikan mereka yang suka melakukan kritik dan selalu bertentangan dengan pemerintah ini dijadikan nara sumber atau diminta opininya.

Publik dan media sudah paham seperti apa perilaku dan tutur kata Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Amin Rais sebagai tokoh-tokoh elite politik yang selalu berseberangan dengan pemerintah.

Akan berbeda jika pihak pendukung pemerintah yang melakukan kritik.

Mereka akan melakukan kritik secara tertutup dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan.

Oleh karena itu, isi kritik dan cara penyampaian kritik tidak perlu sensaional, tidak perlu mencari panggung, tidak perlu koar-koar melalui media massa, tidak perlu mencari simpati dan dukungan publik.

Yang utama dan penting isi kritik bisa diterima dan tidak mempermalukan pemerintah/penguasa.

Selain isi kritik harus berdasar data dan logis, siapa yang menyampaikan kritik dan cara penyampaian kritik harus dipertimbangkan dengan matang.

Di kalangan seniman (musikus, komedian, dramawan, dan lain-lain) sering melontarkan kritik tajam kepada pemerintah (kekuasaan) tetapi disikapi dengan ketawa dan sebagai kontrol positif dan tidak direspon atau dilawan secara negatif oleh pemerintah.

Misalnya, musikus Iwan Fals, syair lagu-lagunya dikenal penuh kritik sosial dan politik kepada penguasa, seperti lagu dengan judul WaKil Rakyat, tapi tidak menjadikan wakil rakyat (anggota DPR/D) menjadi marah, karena waktu itu fakta memang demikian dan disampaikan dengan lagu.

Dramawan WS Rendra dengan lakon Sekda di jaman orde baru sangat keras kritiknya kepada pemerintah saat itu, namun tetap dibolehkan pentas karena dikemas secara arstistik dan humor.

Komedian Butet, Slamet Rahardjo, Cak Lonthong, grup Sri Mulat, dalang wayang kulit dan para pelaku seni lainnya sering melakukan kritik kepada pemerintah dan kondisi sosial politik dalam pentas-pentasnya, tetapi kritik para seniman tersebut ditanggapi oleh pemerintah dengan positif dan suasana senang karena disampaikan dengan bahasa kemasan humor yang tidak menyakitkan, tetapi menghibur.

Jadi kritik bisa menjadi hiburan jika mampu mengemas dengan baik dan menyenangkan. 

Sebetulnya kalau belajar dari kearifan dan budaya lokal, khususnya budaya Jawa, ada warisan perilaku budaya cara menyampaikan kritik yang tidak menyakiti penerima kritik dan tidak mengganggu suasana (masyarakat) menjadi kacau dan heboh. \

Ungkapan atau paribasan (peribahasa) kena iwakke aja nganti buthek banyune (ikan tertangkap tetapi air jangan keruh) merupakan ajaran yang bisa diterapkan dalam melakukan kritik.

Tujuan kritik tercapai, yakni bisa diterima oleh penerima kritik, tetapi tidak menimbulkan heboh atau gaduh masyarakat.

Artinya, jika akan melakukan kritik hendaknya bisa bersikap empan papan (tahu tempat, tahu waktu dan tahu cara) dan tidak hantam kromo (semauanya sendiri), misalnya, bertemu/menghadap langsung dengan yang mau dikritik, tidak mempermalukan yang kritik dan dengan bahasa yang santun dengan didukung data/fakta, maka kritik akan bisa diterima alias berhasil.

Selain itu, ada ungkapan juga ngono ya ngono ning aja ngono (begitu ya begitu tetapi jangan begitu).

Kalimat ini mempunyai makna yang dalam karena harus diterjemahkan dengan melihat konteks masalah yang dihadapi.

Jika diterapkan dalam seni melakukan kritik bisa dimaknai atau dijabarkan silahkan melakukan kritik, boleh-boleh saja melakukan kritik, tetapi hendakmnya memperhatikan isi kritik, siapa yang dikritik dan bagaimana cara mengritiknya, bukan asal bunyi atau asal mbacot (ngomong).

Ini merupakan ajaran untuk bisa bersikap toleransi yang tinggi sehingga antara yang melakukan kritik dan yang menerima kritik tidak ada dendam dan akhirnya tujuan kritik untuk memperbaiki keadaan dan hasil karya bisa tercapai.

Kepada siapa kritik itu ditujukan juga perlu diperhatikan agar kritik bisa efektif, tidak menyakitkan dan bisa diterima.

Dalam kultur Jawa ada ungkapan semu bupati, esem mantri dugang/dhupak bujang (ekspresi wajah/sikap tubuh atau isyarat untuk bupati, tersenyum kecil untuk mantri dan ditendang untuk pembantu/abdi/pelayan/bawahan).

Maknannya, dalam konteks melakukann kritik harus dilihat strata atau status sosial dan jabatan/kedudukan seseorang yang dikritik.

Asumsinya, semakin tinggi status sosial dan kedudukannya dianggap semakin mempunyai perasaan yang lebih halus, lebih peka, lebih mengerti permasalahan, lebih pintar, lebih santun, dan lebih-lebih tentang hal hal lainnya.

Oleh karena itu, ketika yang dihadapi bupati (kedudukannya tinggi) maka seorang raja kalau menegur bupati tidak perlu ngomong, tetapi cukup dengan semu atau menunjukkan ekspresi wajah tertentu atau bahasa tubuh tertentu atau isyarat tertentu saja.

Bupati dengan melihat wajah atau bahasa tubuh raja sudah paham maksudnya, dan segera akan mawas diri, memperbaiki diri atau evaluasi terhadap tugas dan hasil karyanya. Jadi, teguran atau nkritik sampai dan tidak heboh atau gaduh.

Dengan mantri yang berstatus sosial lebih rendah dari bupati, maka raja harus tersenyum kecil.

Untuk ukuran mantri tidak akan tanggap dan paham hanya dengan pasemon atau bahasa tubuh dan isyarat.

Untuk itu, perlu tindakan yang lebih riil tetapi tetap menghormati yang dikritik atau yang ditegur, yakni dengan tersenyum kecil yang penuh makna.

Dengan melihat raja tersemyum kecil terhadap dirinya, maka sang mantri sudah mengerti apa yang dimaksud oleh rajanya dan segera akan merubah dan melakukan evaluasi diri baik mungkin perilaku dan atau kinerjanya.

Jadi, raja tidak perlu banyak omong, cukup pasemon dan esem untuk menegur atau mengritik bupati dan mantri. Dan ini efektif, berhasil, tidak gaduh dan humanis.

Nah, raja baru menendang, dalam hal ini berupa tindakan ngomong jelas dan gamblang jika yang dihadapi adalah mereka atau orang-orang yang berstatus sosial rendah seperti bujang (bawahan/pegawai/pembantu/abdi/buruh/budak) yang status sosialnya rendah dengan asumsi mereka bodoh dan kurang peka terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, bahasa yang digunakan untuk menegur atau mengritik bujang harus bahasa yang vulgar, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tegas agar bisa dimengerti oleh mereka dan agar efektifr.

Mereka tidak akan tanggap dan mengerti jika raja bersikap dengan pasemon dan esem. Jadi, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang baik yang melakukan kritik dan yang dikritik tidak perlu disampaikan secara vulgar agar sisi etika dan estetika serta suasana guyub rukun tetap terjaga. Yang penting isi kritik bisa diterima dan ada perbaikan situasi.

Bangsa Indonesia mempunyai perilaku budaya yang adiluhung dan kearifan lokal warisan leluhur bangsa yang patut untuk dihormati dan dijalankan karena sangat mendukung iklim demokrasi Indonesia yang Pancasila, bukan semata-mata demokrasi Barat yang liberalistis.

Jadi, jika ada pihak yang berstatus sosial tinggi melakukan kritik kepada yang juga berstatus sosial tinggi dengan bahasa yang vulgar maka pihak yang melakukan kritik tersebut bisa dikatakan sudah tercerabut dari akar budayanya dan itu sudah sangat tidak tepat untuk budaya politik yang sudah terbuka seperti saat ini.

Bagi yang menerima kritik (pemerintah) hendaknya juga harus pandai melihat siapa pihak yang melakukan kritik.

Jika karakter yang melakukan kritik bertujuan untuk menjatuhkan atau melemhkan dan pihak tersebut memang senang serta biasa membuat gaduh dan publik pun sudah mengetahuinya, sebaiknya pemerintah tidak perlu berlebihan dalam meresponnya namun tetap diwaspadai dan dicermati perilakunya.