Wacana KPU Ingin Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada Jangan Tebang Pilih

"Terkait dengan hal itu (revisi PKPU), norma apa yang nanti akan dijadikan dasar oleh KPU ? Ini nanti akan sangat riskan. Apa yang menjadi dasar bagi KPU melakukan revisi ?" ungkap Viryan.

Menurutnya, risiko yang dimaksud adalah potensi adanya gugatan-gugatan akibat tindakan KPU jika revisi PKPU jadi dilaksanakan. Sebab, dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tidak ditegaskan aturan yang memperbolehkan seorang calon kepala daerah tersangka diganti jika belum ada putusan hukum yang tetap.