Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital

Peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Tayang:
Editor: Sudarwan
DOk Bunga Manggiasih
Kiri-kanan: Ketua IWAPI Dyah Anita Prihapsari, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz. 

(Jakarta, 27 Maret 2018) Peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik.

Terlebih, peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaan publik.

Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.

Survei tersebut menemukan sejumlah hambatan berbasis gender dihadapi perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik.

Dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah pernah mengajukan pinjaman dari bank, namun hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya.

Perusahaan milik perempuanpun menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki.

Riset ini juga mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp 2,5 miliar.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi pengusaha perempuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah."

"Sedangkan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibimbing agar memiliki berbagai kompetensi, seperti mengenal regulasi terkait pengadaan pemerintah, caram embangkitkan motivasi dan rasa percaya diri, prinsip dasar manajemen sumberdaya, literasi keuangan, dan cara menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mereka juga dilatih agar memahami strategi mengakses pasar dan peluang tender, kategori pengadaan dan rencana pengadaan pemerintah, hingga pengetahuantentang praktik suap dan korupsi dalam pengadaan.

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan ini ialah partisipatif dan interaktif.

Ada pula simulasi di mana pesertadiminta membuka website LPSE dan ditunjukkan langkah-langkah mengaksespengadaan secara online.

Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini telah mempraktekkan hasil pelatihan dan terbukti berhasil ikut dan terseleksi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved