KPU Diminta Bikin Formula Jadikan Pilkada Seolah Kewajiban, Bukan Sekadar Hak

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara diharapkan mampu mencarikan formula menjadikan Pilkada seolah "kewajiban" bersama guna meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Pemerhati Sosial Politik Drs Bagindo Togar Butar-Butar mengatakan, bagaimana peningkatan partisipasi pemilih.

Sepanjang masalah Pilkada di Indonesia dianggap pemilih itu hanyalah hak dan tidak ada kewajiban, makanya cenderung turun.

Penyelenggara KPU, Paslon, Parpol, dan para penggiat politik yang ada di masyarakat itu harus disinerjikan ke beragam kelompok tadi supaya masiv diketahui bahwa Pilkada ini penting bagi masyarakat Sumsel.

Baca: Soal Pelanggaran Pilkada, Panwaslu Pagaralam Tidak Akan Tindak Laporan Syaratnya Tak Lengkap

Baca: Sedang Cabuli Seorang Siswi SMP, Penjual Somay Ini Kepergok Warga. Begini Nasibnya

"Walaupun Pilkada ini dianggap persoalan hak. Hak ini harus disiasati untuk menjadi suatu kewajiban bahwa harus mengikuti Pilkada."

"Itu harus ada formula ditemukan oleh KPU. Bahwa ini jangan cuma diasumsi hak."

"Bagaimana seolah menjadi "kewajiban" kita bersama mensukseskan Pilkada ini. Kan seperti itu imejnya."

"Bahwa Pilkada ini hak, nak dijalankan apa tidak, jangan."

Baca: Hanura Belum Tentukan Sikap Dukungan di Pilkada Palembang

Baca: Sebut Abdul Somad Ustadz Hoax, Ini 3 Foto Shally Widyasavitri, Ternyata Ini yang Picu Kemarahannya

"Mari kita siasati seolah-olah Pilkada serentak, khususnya di Sumsel ini menjadi kewajiban kita bersama."

"Yang memulai pertamanya siapa? Ya KPU, penyelenggara," ungkap Bagindo pada acara diskusi publik bertema ‘Peran Media Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih’ yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) DPRD Sumsel, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Sabtu (24/3/2018).

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini menyebut kreativitas para penyelenggara harus ada, harus diangkat.

Kemudian kegiatan-kegiatan harus kaya akan kreativitas.

"Para KPU harus luar biasalah. Media ini kan sebagai kekuatan keempat mewakili publik yang menjadi corong ataupun wajah daripada masyarakat Sumsel yang akan ikut mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak di Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di Sumsel Juni nanti," ujar Bagindo.

Bagindo juga menyikapi lamanya masa kampanye dijadikan alasan sebagai dampak tingkat partisipasi pemilih diperkirakan turun yang masih menunggu di akhir-akhir ujung saja baru terlihat geliatnya.

"Sebenarnya itu (lamanya masa kampanye) jangan jadi tantangan."

"Maka dengan waktu yang panjang, pergunakan secara maksimal."

"Konsep dan strateginya harus tepat dalam melihat dan menjadikan Pilkada ini soal yang penting masyarakat Sumsel."

"Kalau waktu yang digunakan relatif lama dianggap kesalahan, malah ini menjadi peluang membuat Pilkada ini semakin besar," ujarnya.

Baca: Kholid Ancam Pecat PNS Terlibat Hiruk Pikuk Pilkada

Baca: Diduga Posting Ujaran Kebencian pada Ustaz Abdul Somad Lewat FB, Alung Didemo Puluhan Warga Lahat

Sekarang, kata mantan Ketua IKA Fisip Unsri, ini mengatakan tergantung para penyelenggaranya mampu nggak kalau seharusnya menjadi peluang besar untuk membuat Pilkada ini sukses.

Sekarang masalahnya para penyelenggara itu tidak kreatif menurut saja.

Bahkan ada hambatan teknis dijadikan alasan menjadikan Pilkada ini tidak begitu menjadi meriah dan sosialisasi.

Ia juga menilai media massa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partsipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak di Sumsel tahun 2018.

Menurut Bagindo, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan corong bagi calon kepala daerah untuk memberikan informasi visi misi dan program terkait pencalonannya.

Bagi penyelenggara pemilu, media massa sangat efektif untuk menginfromasikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah sehingga diketahui masyarakat luas.

Baca: Reformasi Partai Politik Menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg 2019

“Peran media sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, media inikan corong."

"Masyarakat bisa tahu siapa calon kepala daerah, visi misinya serta programnya melalui media massa, jadi media sangat membantu jalannya pilkada,” katanya.

Selain peran media massa yang dapat mendongkrak partisipasi pemilih, penyelenggara pemilu juga dituntut profesional untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Karena sukses tidaknya pilkada akan dinilai dari partisipasi pemilih.

Baca: Diserang dengan Sebutan Ustaz Hoax, Abdul Somad Posting Kalimat Menohok, Astaghfirullah!

“KPU harus kreatif dalam setiap kegiatan, kerjasama semua pihak harus berjalan, baik itu kepada kelompok masyarakat, calon kepala daerah, pengawas pemilu dan partai politik,” katanya.

Pemerhati Media, DR Arif Ardiansyah membenarkan jika peran media massa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurutnya dengan adanya media massa termasuk juga media sosial, penyelenggara pemilu terbantu dalam mensosialisasikan setiap tahapan pilkada.

Acara yang dihadiri Masitoh Rapdawati SH MM Kabag Humas DPRD Sumsel, para mahasiswa ini juga merupakan rangkaian kegiatan Mubes FJP yang secara aklamasi sepakat memilih Zarkasih SHi sebagai Ketua FJP 2018-2021 menggantikan Sidratul Muntaha.