Komisi III DPRD Sumsel Nilai, Kelangkaan BBM Premium Akal-akalan untuk Menguranginya
"Ini akal-akalan untuk menghilangkan subsidi BBM Premium diganti dengan pertalite. Menghilangkan premium secara bertahap," ujarnya.
Penulis: Welly Hadinata | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, mendapatkan sorotan dari DPRD Sumsel. Terlebih lagi hasil temuan BPH Migas yang menilai BBM bersubsidi sangat sulit ditemui, khususnya di wilayah Palembang.
Anggota Komisi III DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, kelangkaan BBM jenis premium di Sumsel belakangan ini terjadi akibat adanya permainan pihak Pertamina yang berupaya menghilangkan keberadaan BBM premium.
"Sebelumnya kami sudah banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan BBM jenis pemium di Sumsel. Yang ada, kebanyakan SPBU menawarkan BBM jenis pertalite yang harganya lebih mahal dari BBM jenis premium," ujar Syaiful, Rabu (25/10).
Menurut legistator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, masyarakat Sumsel punya hak untuk mendapatkan jatah premium. Karena pemerintah juga telah mengaturnya dengan penentuan kuota premium untuk masing-masing kabupaten/kota.
Informasi yang didapatnya dari BPH Migas, hingga kini kuota premium untuk Sumsel baru tersalurkan 31 persen.
"Ini akal-akalan untuk menghilangkan subsidi BBM lewat premium diganti dengan pertalite. Menghilangkan premium secara bertahap," ujarnya.
Syaiful menegaskan, agar pihak Pertamina tetap menyalurkan BBM bersubsid jenis premium kepada masyarakat khusunya masyarakat Sumsel.
"Jadi Pertamina jangan bermain-bermain dengan hak subsidi premium ke masyarakat ini. Karena kuota jatah premium tiap daerah ada aturannya dibuat oleh BPH Migas," ujarnya.
Sebelumnya Pertamina MOR II Sumbagsel sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memasarkan BBM, mengakui siap untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan.
Terutama mengenai pasokan BBM jenis premium yang berdasarkan temuan BPH Migas, BBM bersubsidi ini terbilang sangat langka dan sulit untuk didapatkan masyarakat sebagai konsumen.
"Pada prinsipnya kita memenuhi apa tang menjadi tuntutan BPH Migas. Namun tentunya, kami di daerah hanya sebagai unit dan akan dikoordinasikan ke Pertamina Pusat.
Mengenai pasokan dan suplai premium ke masyarakat sebagai konsumen, sejauh ini realisasinya sudah sesuai. Terlebih lagi pada tahun 2016 dan juga tahun 2017 yang angkanya tidak jauh berbeda," ujar Siti Rachmi Indahsaris selaku Communication & Relations Pertamina MOR III Sumbagsel.