OKU Launching Pemetaan Desa Lengkap

Sementara itu Wabup OKU Drs Johan Anuar SH MM pada kesempatan itu mengatakan antara lain, agar semua rangkaian layanan yang terkait dengan pelaksanaan PTSL dalam semua jenjang fungsi pemerintahan kiranya bersih dari indikasi pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

Kecuali yang memang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kepada camat, lurah/kades sesuai batas kewenangannya harus pro aktif membantu kelancaran administratif yang diperlukan masyarakat untuk PTSL tahap II ini.