KPK OTT di Bengkulu

Pimpinan KPK Sayangkan Ridwan Mukti dan Istrinya Tertangkap. Ternyata Ini Alasannya

Pimpinan KPK Alex Marwata mengatakan, Bengkulu merupakan salah satu daerah yang diawasi pihaknya.

Editor: Sudarwan
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari (kedua kiri) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/6). KPK mengamankan lima orang ke gedung KPK, Jakarta, diantaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani pada operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan dugaan praktik korupsi yang dilakukan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Ridwan dan istrinya, Lili Martiani Maddari ditangkap oleh KPK setelah diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek jalan.

Keduanya dan dua pengusaha, yakni Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya lalu ditetapkan tersangka oleh KPK.

Rupanya, Ridwan sebelumnya pernah meminta bantuan KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Bengkulu.

Pimpinan KPK Alex Marwata mengatakan, Bengkulu merupakan salah satu daerah yang diawasi pihaknya.

Langkah itu dilakukan atas inisiatif Ridwan agar Bengkulu bebas korupsi.

"Cuma kejadian kemarin sangat kita sayangkan," ucap Alex saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Alex mengatakan, kasus di Bengkulu seharusnya menjadi pembelajaran bagi pejabat di daerah lain agar dalam pengelolaan anggaran lebih profesional dan taat aturan.

Operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin, merupakan ketiga kalinya yang dilakukan KPK di Bengkulu.

Dua pekan lalu, tim KPK baru saja menangkap tiga orang di Bengkulu.

Ketiganya, yakni Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.

Suap yang diberikan kepada jaksa diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait indikasi korupsi dalam proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu.

"OTT ini terpisah. Lokasinya memang sama-sama di Bengkulu, tapi indikasi dan perkaranya berbeda. Kalau sebelumnya aparat penegak hukum tentang proyek di suatu institusi. Kalau ini, kami dapatkan dari informasi masyarakat," kata Febri.

Tepat setahun yang lalu, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu.

Saat itu, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba, Hakim PN Kota Bengkulu Toton, dan Panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.

Selain itu, KPK juga menangkap mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, Syafri Syafii.

Kemudian, mantan Wakil Direktur Keuangan RS Muhammad Yunus, Edi Santroni.

Suap kepada hakim dan panitera itu bertujuan untuk memengaruhi persidangan perkara tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu. (Robertus Belarminus)

Artikel ini sebelumnya telah dipublikasikan kompas.com dengan judul Ridwan Mukti Pernah Minta KPK Mengawasi agar Bengkulu Bebas Korupsi

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved