Tiga Bulan Pertama, Ombusdman Sumsel Terima 50 Laporan Keluhan Masyarakat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Terhitung tiga bulan pertama tahun 2017, masyarakat di Sumsel masih mengeluhkan pelayanan publik milik pemerintah. Tercatat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, menerima sebanyak 50 laporan masyarakat.

"Pertiga bulan 2017 dari Januari, Febuari hingga Maret, ada 50 laporan masyarakat yang kita terima. Laporan merata diseluruh wilayah Sumsel," Indra Zuardi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Minggu (2/4/2017).

Indra mengatakan, laporan keluhan masyarakat yang diterima mayoritas permasalahan pengurusan surat tanah dan pelayanan kesehatan pada instansi dinas vertikal dan pemerintahan daerah. Ombudsman adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan pelayanan publik milik pemerintah.

"Sementara ini setiap laporan yang kita terima, masih kita lakukan verifikasi pembenarannya. Jika memang benar sesuai apa yang dilaporkan masyarakat, tentunya akan segera dilakukan klarifikasi pada instansi terkait yang dilaporkan masyarakat," jelas Indra.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk pertiga bulan, Indra mengatakan, jumlah laporan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik mengalami peningkatan sekitar 10 persen.
Pelayanan publik di Sumsel masuk zona kuning atau zona menengah. Terutama untuk pemerintahan kabupaten dan kota di Sumsel.

Di wilayah Sumsel masih beruntung, tidak ada yang masuk zona merah. Sangat diharapkan untuk kedepannya kepada pihak pemerintah untuk selalu meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Dikarenakan perlu adanya komitmen dari pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

"Terutama soal SDM pemerintahnya, diharapkan agar pelayanan publik benar-benar diselenggarakan sesuai SOP. Agar tingkat kepatuhannya pelayanan publiknya menjadi lebih baik dari sebelumnya," ujarnya