Oknum Kades Tertangkap Tangan Diduga Pungut Uang Pengurusan Sertifikat Prona

Uang tersebut untuk biaya pengambilan sertifikat prona tanah yang diberikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musirawas.

Oknum Kades Tertangkap Tangan Diduga Pungut Uang Pengurusan Sertifikat Prona
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Oknum Kades Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya, Ponijo (menggunakan penutup kepala membelakangi kamera-red) tertangkap tangan saat diduga mengambil pungutan uang untuk penebusan prona kepada warganya. Tampak Wakapolres Musirawas Kompol Padmo Arianto (kiri) didampingi Kasat Reskrim AKP Satria Dwi Dharma, saat rilis kasus di Mapolres Musirawas, Kamis (15/12/2016). 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Oknum Kepala Desa (Kades) Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya, Ponijo (49) tertangkap tangan saat diduga mengambil pungutan uang untuk penebusan proyek operasi nasional agraria (Prona) kepada warganya.

Oknum kades tersebut ditangkap di kediamannya, Rabu (14/12/2016), di Dusun III Sidorame Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya oleh anggota Polsek Jayaloka.

Wakapolres Musirawas Kompol Padmo Arianto didampingi Kasat Reskrim AKP Satria Dwi Dharma saat rilis kasus mewakili Kapolres Musirawas AKBP Hari Brata, Kamis (15/12/2016) mengatakan, penangkapan oknum kades tersebut bermula dari informasi masyarakat Desa Ciptodadi II.

Masyarakat merasa resah dengan adanya dugaan pungutan uang sebesar kisaran Rp800 ribu oleh oknum Kades Ciptodadi II.

Uang tersebut untuk biaya pengambilan sertifikat prona tanah yang diberikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musirawas.

Padahal untuk pengambilan sertifikat tanah melalui program prona itu bersifat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Dari informasi tersebut, pada Rabu (14/12/2016), sekitar pukul 20.45 WIB, anggota Polsek Jayaloka mendatangi lokasi dan melakukan upaya tangkap tangan ketika tujuh orang warga Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya mendatangi rumah kades yang bertujuan untuk menebus sertifikat prona tanah perumahan yang dipegang kades dengan syarat harus membawa uang tebusan sebagai bentuk uang administrasi.

"Dugaan pungli (pungutan liar-red) yang diduga dilakukan oleh oknum kades. Yang bersangkutan diduga meminta uang kepada warga untuk penebusan sertifikat tanah melalui program prona. Padahal, ini program pemerintah tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi oknum kades yang bersangkutan tertangkap tangan, saat warga akan membayar," ungkap Kompol Padmo Arianto.

Dikatakan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa, jumlah warga Desa Ciptodadi II yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah melalui program prona sebanyak 107 orang.

Adapun warga yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 66 orang, di luar dari tujuh warga yang membayar saat berada di lokasi penggerebekan.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved