OJK Road Show Sosialisasi TPKAD

im Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, melakukan Roadshow/Sosialisasi.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Bupati Muaraenim Muzakir secara simbolis menerima cinderamata buku dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel Lukdir Gultom, dalam kegitaan raodshow TPKAD di Kabupaten Muaraenim, di aula Bappeda Muaraenim, Selasa (9/8) 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Tim Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, melakukan Roadshow/Sosialisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sumsel ke Kabupaten/Kota Se-Sumsel, di aula Bappeda Muaraenim, Selasa (9/8/2016).

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel Lukdir Gultom, mengatakan tujuan dibentuknya OJK adalah supaya jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Lalu bisa mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK yakni Perbankan, Perasuransian, Pegadaian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun dan Pasar Modal.

Adapun latar belakang roadshow ini, kata Lukdir, saat ini, sebagian besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan produk keuangan masih rendah.

Masih terbatasnya informasi dan layanan keuangan yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu.

Lalu masih banyak kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu menggunakan jasa keuangan serta masih ada yang enggan untuk terlibat dalam layanan keuangan.

"Kita ingin, seperti Jepang. Negaranya banyak hutang dengan rakyatnya sendiri bukan dengan negara asing, jadi mereka kuat tidak bisa di setir oleh negara asing. Kita ingin masyarakat melek dengan produk keuangan," ujar Lukdir.

Asisten II Pemprov Sumsel Yohanes F Toruan, menyebutkan tujuan roadshow ini, adalah untuk memberikan informasi dan solusi kepada seluruh Kabuipaten/Kota di Sumsel dalam menghadapi defisit anggaran akibat berkurangnya DBH. Karena jika tidak disiasati dengan bijak dikhawatirkan akan menghambat pembangunan di Kabupaten/Kota.

Sementara itu Bupati Muaraenim Muzakir, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempercepat akses kelembaga keuangan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muaraenim, jumlah UMKM tahun 2014 adalah sebanyak 3.863 unit dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 4.123 unit atau naik sebesar 6,31 persen.

Untuk itu keberadaan kelembagaan Bank dapat menyentuh aspek kegiatan sektor ekonomi ditingakt kecil dan menengah.

Sejak tahun 2001, Pemkab Muaraenim telah melaksanakan program Gerbang Serasan (Gerakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di bumi Serasan Sekundang) dalam upaya penguatan modal UMKMK.

Dan tahun 20008 telah dimodifikasi dengan pola baru sehingga kinerja Gerbang Serasan terus meningkat. Terbukti sejak tahun 2010-2015, telah berhasil merealisasikan kredit kepada 3.224 UMKMK dengan nilai kredit sebesar Rp 103,5 milyar.

Dan untuk mengembangkan program Gerbang Serasan, Pemkab Muaraenim sedang melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan.

"Kami mohon bantuan Bapak Kepala OJK, untuk mempercepat penerbitan Ijin Prinsip dan Ijin Operasional Pendirian BPR Gerbang Serasan," ujar Muzakir.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved