Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Sumsel Tidak Cukup Ditangani Pemerintah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Guna mengelolah dan mengembangkan pariwisata dan budaya di Sumsel secara optimal, pemerintah butuh peran swasta.

Terlebih setelah ditetapkan sebagai rumah peradaban Sriwijaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) nanti ke depannya TPKS akan menjadi pusat peradaban kajian kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumbagsel.

Rumah peradaban di TPKS nantinya akan menjadi tempat penyimpan replika baik itu candi misalnya candi Bumi Ayu dan peninggalan Sriwijaya lainnya walaupun hanya sekedar replikanya.

"Di sinilah nantinya, para turis akan melihat peninggalan Sriwijaya. Untuk mengelolah dan mengembangkan pariwisata dan budaya di Sumsel tidak bisa hanya mengandalkan PNS saja melainkan dibutuhkan peran swasta agar pengelolannya menjadi optimal," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Sumsel Irene Camely Sinaga pada penandatanganan atau Momerandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kuto Besak Theater Restauran (KBTR), Sabtu (23/7/2016).

Menurut Irene ini intinya konsepnya di pariwisata tidak boleh sektoral dan tidak boleh berdiri sendiri atau tidak boleh ego sektoral.

"Pariwisata harus berhubungan dengan wilayah lain jadi pariwisata harus NKRI. Pariwisata kalau berdiri sendiri dan hanya mengandalkan penyanyi lokal tidak akan maju, ini kalau pariwisatanya," kata mantan Karo Humas Protokol Pemprov Sumsel.

Dijelaskannya, pariwisata dan budaya harus bisa dibedakan. Kalau di budaya ada tiga hal yang harus dilakukan dilestarikan, dijaga dan dikembangkan.

"Budaya harus dinamis dan bisa dikembangkan dan kemudian pariwisata tidak boleh ego sektrol contoh nya Palembang harus punyai kaitan dengan Jambi untuk menggaet turis dari Jambi,"

"Palembang harus kerjasama dengan Bali untuk menggaet turis Australia. Pariwisata itu tidak bisa tunggal jadi harus berhubungan satu sama lainnya," terang Irene.