Pilkada Ogan Ilir

Gugatan Paslon Helmy-Muchendi Diterima Mahkamah Konstitusi

Tahapan selanjutnya sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Jumat (8/1) nanti pukul 16.30, di gedung MK lantai 2 Jakarta

SRIPOKU.COM/BERI SUPRIYADI
Para ibu-ibu Desa Sungai Pinang Kabupaten OI, antusias menyambut paslon nomor urut satu Helmy Yahya (kanan), Muchendi Mahzareki (kiri), pada kegiatan konsolidasi parpol pendukung dan pengukuhan relawan pemenangan di Kecamatan Sungai Pinang, Kamis (1/10/2015) . 

SRIPOKU.COM, INDERALAYA - Gugatan tim pasang calon (paslon) urut satu Helmy-Muchendi akhirnya diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum paslon urut 1 Helmy-Muchendi, Mualimin SH, Selasa (5/1/2015) ketika dihubungi melalui via telepon seluler.

Menurut Mualimin, gugatan sengketa Pilkada Kabupaten OI yang diterima oleh pihak MK itu, berdasarkan register perkara bernomor 08/PHP.BUP-XIV2016/ tertanggal 4 Januari 2016.

"Ya benar, gugatan kita telah diterima oleh pihak MK. Kemudian, tahapan selanjutnya sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Jumat (8/1) nanti pukul 16.30, di gedung MK lantai 2 Jakarta," kata kuasa hukum paslon urut 1 Helmy-Muchendi.

Ia menjelaskan, ada beberapa item gugatan Pilkada yang diterima oleh pihak MK tersebut.

Antara lain, lanjutnya, yakni pihaknya meminta KPUD OI membatalkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten dan beberapa item-item lainnya termasuk pelanggaran Pilkada seperti dugaan "money politics" yang diduga dilakukan oleh paslon urut 2 AW Noviadi-Ilyas Panji Alam.

"Kami minta pihak KPUD OI membatalkan hasil rekapitulasi surat suara di tingkat kabupaten yang digelar oleh KPUD OI beberapa waktu lalu," ujarnya.

Ia menyatakan, dasarnya adalah sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2015 Kabupaten OI, 9 Desember lalu, pihaknya menemukan adanya 26 ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang telah dilaporkan kepada pihak Banwaslu Sumsel.

Instruksi dari Banwaslu Sumsel meminta kepada pihak KPUD OI untuk melakukan pengarsiran terhadap temuan DPT ganda tersebut.

"Kendati temuan 26 ribu DPT ganda tersebut telah kita laporkan. Namun, kenyataannya pihak KPUD OI tetap menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kabupaten. Atas dasar itulah kita menggugat agar pihak KPUD OI membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten. Dan kita telah menyiapkan bukti yang akan disiapkan pada sidang perdana Jumat (8/1) mendatang," jelas kuasa hukum paslon urut 1.

Halaman
12
Penulis: Beri Supriyadi
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved