Pemkab Muba akan Salurkan Bantuan Bibit dan Ternak ke 7 Kecamatan

SEKAYU - Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras nasional, dimana pertumbuhan penduduk terus meningkat dan pola makan yang masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Di sisi lain pertumbuhan produksi pangan khususnya beras cenderung mengalami penurunan akibat pemanasan global dan pesatnya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, perwujudan ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya dan kearifan lokal, agar dapat menjadi wahana dalam mengembangkan budaya dan peradaban bangsa.

Demikian disampaikan Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari, yang diwakili Asisten III Setda Muba, Drs H Yuliansyah MM saat membuka kegiatan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 di ruang pertemuan Hotel Ranggonang Sekayu, Selasa (10/12/2013).

Dia juga menjelaskan bahwa pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Muba melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) serta penyaluran bantuan bibit dan ternak untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 7 kecamatan dalam Kabupaten Muba.

Mengenai rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan dia berharap dapat berjalan lancar dan diperoleh langkah-langkah strategis guna mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Muba.

“Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan diantaranya adalah aspek legal formal, serta perencanaan antisipasi rawan pangan melalui pencegahan, penyediaan stok pangan dan merumuskan peta konsumsi, dan terhadap pelaksanaan rapat pleni diharapkan dapat menghasilkan rumusan program kerja,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Muba, Drs A Suandi, dalam paparannya menjelaskan bahwa “terdapat tiga pilar kinerja ketahanan pangan yang harus dilaksanakan agar terhindar dari kerawanan pangan, yaitu ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pangan, akses pangan (distribusi dan stabilisasi harga) serta pemanfaatan pangan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya pertemuan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan situasi ketahanan pangan yang selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan di segala sektor di Kabupaten Muba, yang diikuti Camat dan Kasi Pembangunan Perangkat Desa/Kelurahan (PPDK) Se- Kabupaten Muba, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Kantor terkait di Lingkungan jajaran Pemkab Muba.

Materi yang dibahas dalam rapat pleno antara lain, situasi ketahanan pangan Kabupaten Muba Tahun 2013, pemanfaatan data situasi ketahanan pangan (FSVA) dalam pengambilan kebijakan, aspek ketersediaan pangan sebagai indikator situasi pangan dan gizi, tinjauan balita kurang energi protein (KEP) dan tinjauan KK miskin sebagai indikator akses pangan.

Pengirim:
Humas Pemkab Muba
Penulis: Ria Permata Sari, Foto: Andrie Juniarta