Pokja Sanitasi Banyuasin Lakukan Konsultasi Publik

PANGKALAN BALAI - Pokja Sanitasi Kabupaten Banyuasin menggelar kegiatan konsultasi publik strategi sanitasi kota (SSK) Kabupaten Banyuasin.

Tujuannya untuk memberikan sosialisasi program pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) kepada masyarakat dengan harapan masyarakat, lurah dan camat memiliki satu komitmen bersama untuk mendukung program PPSP di wilayah masing-masing.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat wabup dan dibuka oleh Wabup Banyuasin SA Supriono, Jumat (25/10/2013) ini juga dihadiri Ismail Fauzi Dirjen Bangda Kemendagri, Ketua pokja sanitasi provinsi Jalu, ketua pokja sanitasi kab banyuasin H Firmansyah, Kepala Bappeda dan PM. Sedangkan peserta berasal dari SKPD terkait, pengelola bank sampah dan media massa.

Wabup SA Supriono dalam arahannya menjelaskan, sanitasi suatu hal yang sangat penting. Ada daerah yang berhimpit dengan perkotaan yakni empat kecamatan Betung, Kota Pangkalan Balai, Talang Kelapa dan Mariana yang harus menjadi perhatian dalam sanitasinya.

"Betung sudah cukup padat baik penduduk maupun kegiatan perekonomian, Pangkalan Balai juga demikian. Kalau Pangkalan Balai terlambat maka program ini tidak akan selesai sampai kapan pun. Lalu Kecamatan Talangkelapa, banyak pengusaha ruko dan rumah. Sejauh ini kita hanya mengeluarkan izin, setelah izin keluar kita tidak pernah evaluasi, apakah ada sanitasi lingkungan atau tidak. Jadi ke depan jangan cuma izin, tapi tindak lanjutnya juga harus dipikirkan," katanya.

Selanjutnya, daerah Mariana berhubungan langsung dengan sungai dan pertamina. Hal ini harus di evaluasi.

"Maka ke depan sanitasi ini harus benar-benar dilakukan. Dan kita harus bisa menentukan dan menetapkan kategori kumuh, contoh Sungai Kedukan di Rambutan itu bisa 10 hari banjir. Rumah rapat. Tapi itu belum kita kategorikan kumuh. Rendam karet di sungai-sungai kecil oleh masyarakat ini juga perlu perhatian," tegasnya.

Dengan adanya program ini kiranya dapat mengatasi berbagai persoalan baik itu sampah, air limbah maupun sistem drainase.

"Jadi saya harap, semua SKPD yang terkait untuk bersinergi untuk mensukseskan program ini," tegasnya.

Dirjen Bangda Kemendagri Ismail Fauzi menjelaskan, lahirnya program PPSP ini karena hasil kajian bank dunia tahun 96, bahwa Indonesia rangkin terakhir dari Timor-Timur masalah Sanitasi.

Lalu program inidicanangkan Wapres tahun 1999 dan baru sasaran 330 kab/kota di Indonesia.

Tahun 2010 baru mulai dicanangkan dan 41 kab/kota yang berminat program ini namun saat ini sudah diikuti 412 kab/kota  dari 507 kab/kota yang ada di Indoneisa.

"Program ini awalnya di titik berat 3 sektor,sampah, drainse dan air limbah dengan 6 tahapan yakni peminatan,kelembagaan,penyusunan buku putih,penyiapan penyusunan draf MPS, implementasi.

"Banyuasin sudah menuju tahap implementasi karena saat ini pada tahap penyusunan draf MPS," katanya.

Ketua Pokja Banyuasin H Firmansyah menjelaskan jika sasaran penting dari program PPSP adalah terwujudnya peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah melalui Pokja sanitasi dalam mempersiapkan rencana strategis pembangunan sanitasi yakni strategi sanitasi kota dengan terlebih dahulu oleh tersusunnya buku putih sanitasi dengan bagian utamanya adalah EHRA.