Jurnalisme Warga untuk Pelayan Publik

Pelatihan berlangsung pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2013 di kabupaten Melawi. Pelatihan ini diikuti sebanyak 11 peserta dari berbagai kalangan.

Tayang:
Editor: Sudarwan
MELAWI - Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, dapat ditingkatkan dengan keterlibatan warga. Salah satunya dengan jurnalisme warga. Karena itulah USAID-Indonesia, LPS AIR, Bappeda Kabupaten Melawi, dan KINERJA bekerja sama mengadakan pelatihan jurnalisme warga.

Pelatihan berlangsung pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2013 di kabupaten Melawi. Pelatihan ini diikuti sebanyak 11 peserta dari berbagai kalangan. Ada mahasiswa, aktivis LSM, pecinta fotografi dan lainnya.   

Pelatihan di Melawi merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan di 5 kabupaten di Kalimantan Barat. Di antaranya yang sudah dilakukan di Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, dan Melawi. Kabupaten Bengkayang dan Sambas adalah dua kabupaten pelatihan berikutnya.

Ahmad Syaifudin, Fasilitator Daerah Kabupaten Melawi untuk program media dari LPS AIR mengatakan, lembaganya sebagai mitra Kinerja.

“Kegiatan tersebut dimaksudkan bertujuan melatih warga, untuk peka terhadap permasalahan pelayanan publik di kabupaten ini. Diantaranya, isu pendidikan dan kesehatan ,”katanya, saat memberikan kata sambutan dalam pelatihan tersebut.

Dia mengatakan, isu pendidikan dan kesehatan penting untuk disoroti, karena pentingnya peningkatan SDM dan indek pertumbuhan manusia (IPM) yang masih rendah. Apalagi dengan sejumlah potensi alam yang luar biasa besar di Melawi dan belum tergarap secara maksimal hingga kini. Misalnya potensi uranium, dan berbagai bahan tambang lainnya.

“Maka dari itu, SDM-nya harus meningkat,” kata Ahmad. Salah satu cara dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Sehingga masyarakat Melawi menjadi pelaku utama, bukan penonton.

Hasan Subhi dari Yayasan Madanika yang bekerja sama dengan Kinerja-USAID terkait soal perizinan usaha dan sosial ekonomi, menyoroti terkait soal lembaga pelayanan publik di Kabupaten Melawi. “Jadi kita mendorong terkait perizinan,” kata Hasan.

Di Kabupaten Melawi tidak ada database. Jadi data itu terintegrasi dengan SKPD terkait.  Makanya database itu perlu didorong. Karena itu sangat penting dan terkait soal sejumlah warga yang mempunyai usaha kecil.

“Perbaikan pelayanan ini nantinya akan berproses,” kata Hasan.

Program ini bertujuan mensinergikan kepentingan pelayanan publik dengan pemerintah di setiap SKPD yang ada, melalui standar operasional prosedur (SOP) yang baik.

Dia memaparkan, siap membantu jika dibutuhkan untuk pendampingan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Ya, tujuannya supaya masyarakat lebih nyaman saat mengurus keperluan,”jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya jurnalisme warga dapat membantu dalam hal pemberitaan.

“Teman–teman jurnalisme warga bisa memberikan informasi terkait masyarakat. Ya dalam hal ini pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),”kata dia.

Jurnalisme warga juga sebagai kontrol terkait pelayanan di masyakat. Jurnalisme warga merupakan bagian dari unsur masyarakat. Yang juga akan bercerita terkait permasalahan di masyarakat.

Menurutnya, di Kabupaten Melawi masih terdapat sejumlah persoalan terkait pelayanan bagi masyarakat. Terutama mengenai perizinan yang belum memenuhi prosedur. Juga tidak ada kejelasan biaya dan waktu terkait pelayanan izin tersebut.

“Sekarang setelah kita ada, SOP perizinan sudah mulai membaik. Koordinasi di tingkat SKPD mulai baik saat ini,”katanya.

Sementara itu, Winda Asmara dari Health Managemen Spesialist (MSF) Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Melawi mengatakan, MSF telah terbentuk di daerahnya. PKBI memiliki program membentuk forum juga. Ada forum di tingkat kabupaten.

“Juga pendampingan terhadap ibu-ibu terkait ASI, monitoring layanan dan melatih sejumlah warga terkait program tersebut,” katanya.

Pengirim:
lpsair@gmail.com
Tim jurnalisme warga

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved