Beberapa Kabupaten dan Kota tidak Menyelenggarakan Seleksi PPPK, Padahal Diusahakn tidak Pakai APBD

Laporan wartawan sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy menyayangkan dari kuota pengangkatan 155 ribu guru honorer kategori II (K2) yang ada di Sumsel tidak sampai 80 ribu yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mau melaksanakan seleksi PPPK karena terkendala beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Padahal, nanti akan kita usahakan tidak pakai dana APBD, pakai Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN," jelasnya pada acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, Senin (04/03/2019).

Di acara yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto menyebutkan ada tiga kabupaten/kota yang tidak melaksanakan ujian seleksi tersebut yakni Lahat, Lubuklinggau dan Pagaralam.

• Peraturan Daerah Mengenai Sampah di Kota Palembang Belum Efektif

• Temukan 5 Paket Sabu-Sabu, Satuan Narkoba Polres Banyuasin Sita Harta Benda Pemilik Rumah

• Keluarga Mampu Malu Rumahnya Ditempeli Merek Warga Miskin Penerima PKH

"Untuk di Palembang ada sekitar 200 tenaga honorer yang mengikuti seleksi ini," katanya.

Proses Seleksi PPPK tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tahapan ini menjadikan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil (ASN) dengan status PPPK.

Aturan tersebut membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, pemerintah juga memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.(mg3)

===