berita bisnis

Piutang Subsidi Pupuk PT Pusri Capai Rp 3,2 Triliun. Berharap Dibayar untuk Tingkatkan Produksi

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mencatat piutang subsidi yang belum dibayarkan untuk tahun 2015, 2016 dan 2018 mencapai Rp 3,2 Triliun.

Piutang Subsidi Pupuk PT Pusri Capai Rp 3,2 Triliun. Berharap Dibayar untuk Tingkatkan Produksi
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Tim Panja Komisi IV DPR RI, saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan 

Laporan wartawan sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang mencatat piutang subsidi yang belum dibayarkan untuk tahun 2015, 2016 dan 2018 mencapai Rp 3,2 Triliun.

Jumlah ini terdiri dari piutang subsidi tahun 2015 (audited) Rp 1,034 T, 2016 (audited) Rp 1,261 T, 2018 (un-audited) Rp 871 miliar, PPN Wapu Rp 95 miliar, sehingga total Rp 3,263 T.

Untuk itu, kata Direktur Utama PT Pusri Palembang, Mulyono Prawiro, perusahaan berharap agar piutang subsidi tersebut segera dibayarkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

"Dari Kementerian pertanian sendiri sudah menjanjikan piutang subsidi tahun ini dibayarkan, namun saat ini belum juga karena lagi diaudit BPK," jelasnya, Rabu (6/2/2019).

Lanjut Mulyono, sebagai produsen pupuk bersubsidi perseroan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi demi ketahanan pangan Indonesia.

"Kami berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi untuk mencegah kekurangan stok selama periode musim tanam di awal Tahun 2019 dan memastikan pupuk tersedia di pengecer dan penyaluran pupuk sampai ke petani," ungkapnya.

Selangkah Lagi Sriwijaya FC Menuju Babak 16 Besar Piala Indonesia 2018

Dengan Mesin Jahit Ini, Perajin Purun di OKI akan Mampu Membuat Aneka Produk Kerajinan

Wawako Pagaralam Minta Pendaki Taat SOP saat Muncak di Gunung Api Dempo

Hingga 04 Februari 2019, stok pupuk PSO di Lini III-IV Provinsi Sumatera Selatan yaitu Urea sebesar
101.926 Ton, stok NPK sebesar 2.761 Ton.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan menegaskan pihaknya selalu mendorong agar pemerintah komit menyelesaikan kondisi kurang bayar (piutang subsidi) ini.

Dirinya pun menilai, Kementerian Pertanian memang berusaha menyelesaikan ini, tetapi Kementan bukan lembaga pengadaan uang namun semua ada di Kementerian Keuangan.

"Harusnya dengan anggaran yang begitu besar ini bisa jadi prioritasnya, jika tak ada subsidi mestinya ada solusinya. Tidak bisa dengan alasan subsidi hanya memberatkan, karena kenyataannya adanya subsidi itu menimbulkan produktifitas pangan kita membaik dan membuat perekonomian digaris paling bawah berjalan. Jangan sampai kurang bayar ini menjadi beban bagi produsen pupuk dan petani kita," tegasnya.

Lebih lanjut, dengan kondisi kurang bayar yang dialami oleh produsen pupuk, maka berpengaruh dengan ratusan ribu hektar lahan

Selain itu, Ia menilai harga patokan gas bagi produsen pupuk di Indonesia mencapai US6, sementara harga gas didunia sudah US3.

“Kalo gini, yang dibuat untung produsen gas, si pemilik tambang, bukan pemilik produk akhir,” katanya.(cr26)

====

Tonton Video Terbaru di Youtube SripokuTV! Dont Forget Like, Comment, Subscribe and Share!
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved