Berita OKI

GPPMS Desak Bupati OKI agar Mengevaluasi Kinerja BKD dan Panselda

Massa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatra Selatan (GPPMS), menyambangi Kantor Ogan Komering Ilir (OKI)

GPPMS Desak Bupati OKI agar Mengevaluasi Kinerja BKD dan Panselda
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Massa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Selatan (GPPMS), menyambangi Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (28 1). Mereka meminta bupati mengevaluasi kinerja Panselda. 

Laporan wartawan sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Massa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Selatan (GPPMS), menyambangi Kantor Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (28/1/2019).

Mereka meminta bupati mengevaluasi kinerja Panita Seleksi Daerah (Panselda) Badan Kepegawaian Diklat (BKD) untuk di non-aktifkan.

Kedatangan para pemuda ini tak lain menuntut agar Bupati OKI H Iskandar SE, untuk mengevaluasi pihak BKD OKI serta panitia seleksi daerah CPNS OKI 2018.

Bahkan, para pendemo ini menganggap Kepala BKD OKI telah gagal dalam menjalankan tugas dan tidak transparan.

“Kami meminta agar kepala BKD OKI dievaluasi kinerja berikut tim Panselda CPNS OKI 2018. Jangan zolimi peserta CPNS,” ungkap Koordinator Aksi, Sobirin pada saat berada di halaman kantor bupati.

Menurut mereka, aksi turun ke jalan ini adalah bentuk kontrol sosial dan menyuarakan aspirasi. Mereka beranggapan, pembangunan sebuah kabupaten bukan saja pada pembagunan fisik ataupun infrastruktur saja, melainkan pembangunan mental sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah itu sendiri.

“Kami meminta kepada Bupati OKI untuk melakukan evaluasi terhadap Panselda CPNS OKI dan evaluasi kinerja kepala BKD OKI. Kami juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan masalah ini kepada Komisi I DPRD OKI terkait pemanggilan terhadap Panselda,” tuturnya.

Momen Langka, Penampakan 2 Ekor Lumba-lumba di Sungai Kualuh Labura Jadi Tontonan Warga

Pengantin Wanita Harus Tes Perawan, Syarat Menikah di Desa Tanjung Menang Banyuasin

SMP Musi Rawas Juara Alex Noerdin Cup U-14

“Kami juga mendukung DPRD OKI untuk membentuk Pansus dalam rangka mengusut perkembangan masalah ini,” ujarnya yang meminta pemerintah juga segera menon aktifkan kepala BKD OKI yang tidak paham terkait kepegawaian.

Menanggapi hal ini, Ketua Panselda OKI, H Husin SPd MM, dalam diskusinya bersama perwakilan GPPMS mengungkapkan, tentang Peraturan CPNS No 11 tahun 2017 dan Permenpan nomor 14 tahun 2018.

Menurutnya dalam peraturan penerimaan CPNS jelas dinyatakan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.

“Jadi yang menjadi polemik ini adalah STR, antara internship dan definitif. Sebenarnya secara umum tidak ada masalah, justru jika ingin menampung masukan yang berdasarkan persepsi nanti akan muncul (masalah),” kata Husin yang juga menjabat sebagai Sekda OKI ini.

“Silakan berjuang, kita di sini tidak ada untung. Kami (Pemda) ingin bertindak dengan netral, untuk itu kita minta masukan,” imbuhnya.

Sekda Husin juga menegaskan, proses terkait syarat CPNS ini telah dilakukan pengkajian. Bahkan, hal ini sudah dikoordinasikan berkali-kali dengan pihak BKN dan Panselnas.

“Kalau di lingkungan Kemenkes memang ini tidak dibenarkan, tapi ini umum, jadi harus tunduk pada kementerian di atasnya. Jadi rujukan kita ke situ, begitu juga rujukan koordinasi kami,” tandasnya.  
 

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved