HD Ingatkan Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya

HD Ingatkan Tidak Ada Jual Beli Jabatan
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Gubernur Sumsel H Herman Deru 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Nasrun Umar membuka Rapat Koordinasi Teknis Manajemen ASN se Provinsi Sumsel yang diselenggarakan KPK RI, di Auditorium Bina Praja, Rabu (5/12/2018).

Rapat ini diharapkannya dapat meningkatkan pencegahan korupsi di lingkungan Sumsel.

"Saya bukan Mr Clean. Sebagai Kepala Daerah saya juga tidak sempurna tapi ayo kita mulai sedikit demi sedikit melakukan perbaikan. Saya ingin ajak wong sumsel ini menjadi masyarakat baik dan apa yang didapat dari rapat ini bisa ditularkan ke daerah," jelas HD.

Menurut HD rapat yang digelar KPK RI ini adalah wujud sayang lembaga anti rasuah itu pada penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah.

Karena dengan rapat ini para ASN akan mendapatkan banyak ilmu mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan supaya tidak terjerumus dalam tindakan korupsi.

"Hampir setiap Minggu bagai nonton sinetron di televisi banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ini tentu semakin membuat kita hati-hati. Tapi kehati-hatian ini juga jangan menjadi perlambatan. Makanya sayang sekali kalau ada kabupaten kota yang tidak mengirim wakilnya," jelas dia.

Dalam kesempatan itu HD kembali mengajak agar para ASN di lingkungan untuk tetap komitmen menjalankan program pemerintah dengan baik tanpa mengecewakan rakyat.

Terkait hal itu HD mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan KPK soal pemberian TPP yang memadai bagi penyelenggara pemerintah termasuk pegawai di daerah sebagai upaya pencegahan.

Lebih jauh HD mengimbau agar penyelenggara pemerintah jangan pernah sekali-kali ikut dalam kegiatan jual beli jabatan. Karena sebagai Bupati dua periode, dan sebagai gubernur saat ini dia paham betul konsekuensinya jika hal itu dilakukan.

"Pengalaman saya sebagai kepala daerah dan di Pemprov seperti itu. Jangan pernah menawarkan jual beli jabatan. Sebab jika sewaktu-waktu ada tugas yang kita berikan kepada yang bersangkutan dan tidak diselesaikan dengan baik saya pasti tidak bisa marah, tidak bisa menegur. Karena itu tadi bagaimana mau marah karena yang bersangkutan sudah beli jabatan itu," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved