Berita Palembang

Berita Palembang Hari Ini - Mendagri: Kepala Daerah tak Berhentikan ASN Korupsi Dinyatakan Terlibat

Mendagri mengirimkan surat edaran ke seluruh provinsi di Indonesia terkait penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) korupsi

Berita Palembang Hari Ini - Mendagri: Kepala Daerah tak Berhentikan ASN Korupsi Dinyatakan Terlibat
IST
14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi rilis KPK. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Odi Aria Saputra

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengirimkan surat edaran ke seluruh provinsi di Indonesia terkait penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, Kamis (13/9/2018).

Dalam surat edaran tersebut Mendagri menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera terhadap ASN.

Baca: Video Warga Silaberanti Hadang Petugas BPN Ukur 5 Ha Tanah Sengketa

Baca: Jadi Rebutan Kriss Hatta dan Billy Syahputra, Ini Transformasi Hilda Vitria dari Zaman Jadul

Baca: SEDANG BERLANGSUNG - Live Streaming & Siaran Langsung Indosiar Persib Bandung VS Arema FC

Kedua, memberhentikan ASN yang telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan tetap sesuai dengan UU yang berlaku.

Ketiga, dengan terbitnya surat edaran ini maka surat edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober dicabut dan tak berlaku.

"Kita sudah mendapatkan edaran terkait pemberhenti ASN koruptor. apabila kepala daerah tidak memberhentikan maka bakal dinyatakan turut serta," ujar Kasi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian BKN Sumsel, Walter Marianus, Kamis (13/9/2018).

Baca: SEDANG BERLANGSUNG - Live streaming PSM Makassar Vs Barito Putera, Adu Taktik Dua Pelatih Jempolan

Baca: Tegar Hadapi Perceraian, Putrinya Tiba-tiba Bongkar Rahasia, Ternyata Begini Kondisi Sule Sekarang

Ia menjelaskan, surat edaran pemberhentian ASN koruptor itu saat ini sedang dilakukan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara Mendagri, Menpan RB dan kepala BKN RI.

"Semua daerah sudah menerima edaran, di pusat sedang MoU," tegasnya.

Seperti diketahui sebanyak 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia telah dinyatakan secara incrah atau keputusan tetap dari Mahkamah Agung (MA) terjerat kasus korupsi, setidaknya 958 pegawai negeri sipil yang terjerat kasus korupsi berasal dari Sumbagsel.

Mirisnya, dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sumsel yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kanreg VII Palembang termasuk ke dalam 14 kota terbanyak penyumbang ASN koruptor dengan total 276 ASN terlibat.

Baca: Akui Kekalahan, Manajemen Sriwijaya FC Optimis Berada di Papan Atas Pada Akhir Liga I

Baca: Curhat Andre Taulany, Ceritakan Kondisi Sule di Rumah Pasca Cerai dari Lina, Anak-anaknya Menangis

Halaman
123
Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help