Berita Palembang

Tangani Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi, Pemkab Muba Kerjasama Dengan 2 Lembaga Ini

penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tangani Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi, Pemkab Muba Kerjasama Dengan 2 Lembaga Ini
SRIPOKU.COM/FAJERI RAMADHONI
Sekda Muba Drs Apriyadi MSi ketika menandatangani kerja sama dengan APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Fajeri Ramadhoni

SRIPOKU.COM, SEKAYU -- Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Bayuasin (Pemkab Muba) dalam melakukan percepatan pembangunan, ditandai dengan perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kerja sama tersebut dilakukan dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Ya, kerja sama ini untuk membangun koordinasi yang efektif antara APIP dengan APH dalam mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah. Selain itu, ini bukti kita sebagai abdi negara yang taat aturan. Perjanjian ini bagian dari kunci percepatan pembangunan di Muba," kata Sekretaris Daerah Pemkab Muba, Drs Apriyadi MSi.

Lanjutnya, koordinasi ini juga merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo yang implementasinya harus dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.

"Koordinasi ini merupakan mandat dari Undang-undang dan melalui koordinasi ini APIP bersama APH saling bersinergi dan mendukung untuk mempercepat proses penegakan hukum," jelasnya.

Sementara, Plt Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih SH MHum menyebutkan koordinasi ini juga bertujuan menghindari terjadinya perasaan khawatir atau gamang dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak, karena takut melakukan kesalahan administratif yang kemudian dapat dipidanakan.

“Ya, selama ini realita di lapangan masih kita jumpai adanya akses dari proses penegakan hukum yang berakibat melambatnya penyerapan anggaran dan pembangunan daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana atau melindungi koruptor. Koordinasi APIP dan APH juga bukan tempat untuk kongkalikong atau bermufakat jahat, mengaburkan tindakan pidana yang dilakukan penyelenggaran pemerintahan daerah.

"Diharapkan penindakan hukum pidana merupakan tindakan terakhir dalam menilai tindakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pembagunan secara nasional dapat berjalan efektif,"tutupnya.

Baca: Menpora Imam Nahrawi Ungkap Peraih Emas di Asian Games Bonus Lebih dari 1,5 Miliar & Jatah Haji

Baca: Deadline Pendaftaran Bacaleg Tinggal 5 Hari, KPU Palembang Ingatkan Parpol

Baca: Pemain Lama di Sekayu Muba Ini Tanam Sabu-sabu di Kebun Cabai

Baca: Lama Tak Terlihat di Layar Kaca, Angel Karamoy Jadi Perbincangan Netizen Karena Tubuhnya di Foto Ini

Baca: Umumkan Kepergian Melalui Unggahan Sosmed, Sriwijaya FC Resmi Ditinggal Dua Pemain Pilar

Baca: Astindo Travel Fair 2018 Sediakan Tiket dan Paket Wisata Murah di Atrium Palembang Indah Mall

Baca: TVnya Rusak, Adiba Khanza Rela Lakukan Hal Ini Demi Menonton Egy Maulana Tanding

Baca: Pemkab OKU Timur Kembangkan Pupuk Organik Hayati Bekerjasama dengan LIPI

Penulis: Fajeri Ramadhoni
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved